jpnn.com, SURABAYA - Salah satu pengurus RW06 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan mengakui jika ada warganya yang merupakan anggota TNI aktif menerima Bantuan Langsung (BLT) dari pemerintah, saat masa pandemi Covid-19.
“Benar, ada TNI di warga RT02, dan PNS di RT11 dapat bantuan. Makanya sejumlah Ketua RT di wilayah RW06 Kelurahan Pakis pada protes, kenapa anggota TNI malah mendapat bantuan langsung dari pemerintah,” ujar Wignyo, Wakil Ketua RW06.
BACA JUGA: Khofifah: Pemprov Jatim Telah Kucurkan BLT Dana Desa Rp 3 Miliar untuk 5.006 KPM
Dia menjelaskan, banyak para ketua RT di wilayahnya yang memprotes ketidakcocokan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di level kelurahan, sehingga saat pencairan BLT malah salah sasaran.
Seharusnya, terang Wignyo, pihak kelurahan berkoordinasi dahulu dengan RW-RW sebelum data penerima MBR dipasang di kantor kelurahan. Agar data MBR bisa terintegrasi dari bawah yaitu tingkat RT.
BACA JUGA: Tiga Syarat Utama Bisa Mendapat BLT Dana Desa
“Jadi penerima BLT sesuai dengan data MBR, bukan malah orang yang mampu dapat bantuan,” tegasnya.
Untuk itu, kata Wignyo, pihak RW06 Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan meminta untuk sementara kelurahan menghentikan penyaluran bantuan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: THR Cair, 10 Pasien Corona Kabur dari Karantina, Covid-19 Menggila
Penghentian sementara itu berlaku sampai ada revisi data warga yang berhak terima BLT.
Masalahnya, tambah Wignyo, nama penerima BLT yang kini terpampang di kantor kelurahan tidak mau direvisi.
Padahal ada warga yang benar-benar berhak untuk menerima BLT, ini kesulitan dari pengurus RW untuk merevisi data penerima BLT.
“Kami minta pihak kelurahan kembali mencocokkan data penerima BLT, koordinasi dengan pihak RW agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya. (ngopibareng/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia