PALU – Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo menegaskan bahwa operasi penegakan hukum di wilayah Poso, Sulawesi Tengah akan diperluas. Tidak hanya mengerahkan kekuatan yang dimiliki TNI/Polri, namun pelibatan masyarakat, guna mendukung operasi ini tetap akan dikedepankan.
Ditemui di VIP Bandara Mutiara Palu usai lawatan ke Kabupaten Poso, Rabu (2/1), Kapolri Timur Pradopo mengatakan guna mendukung lancarnya operasi yang diberi sandi Kendali Maleo ini, Polri berupaya untung menggandeng seluruh elemen masyarakat Kabupaten Poso.
“Kita baru saja bertemu dengan unsur Pimpinan Daerah serta masyarakat disana, untuk mendukung pengamanan, agar Poso bisa tetap kondusif,” terang Timur, yang didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Marciano Norman beserta Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Wagub Sudarto seperti dilansir Radar Sulteng (JPNN Group), Kamis (3/1).
Menurut Timur, operasi penegakan hukum di Poso, yang sudah hampir dua bulan berjalan ini, telah dilanjutkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam operasi ini, Polri dibantu TNI, juga siap untuk menurunkan personel tambahan ke Poso. Namun dia enggan menyebut jumlah riil personel yang bakal diturunkan. “Intinya operasi ini juga harus mengajak masyarakat bersama-sama membuat situasi Poso aman,” jelasnya.
Operasi lanjutan kali ini, sebut Kapolri, akan diperluas ke sejumlah wilayah yang bertetangga dengan Kabupaten Poso, diantaranya Kabupaten Morowali, Kabupaten Ampana, serta Kabupaten Parimo. Sebab disinyalir, para pelaku-pelaku teror yang selama ini beraksi di Kabupaten Poso, telah menyebar ke wilayah tetangga.
Terkait tanggapan sejumlah pihak yang meminta Kapolda Sulteng untuk dievaluasi dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kejadian yang terjadi di Kabupaten Poso, Timur Pradopo mengatakan, hal tersebut merupakan hak semua pihak untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja kepolisian.
“Dalam situasi semacam ini semua orang boleh melakukan evaluasi dan penilaian, dan bagaimana pun harus kita libatkan masyarakat untuk membuat suasana tetap aman,” tandasnya.
Tidak hanya Kapolri dan Panglima TNI, sejumlah petinggi TNI juga turut hadir. Diantaranya Panglima Kodam (Pangdam) Wirabuana, Mayjen TNI Mohammad Nizam, Danlantamal Makassar, Brigjen M Suwandi Thahir, serta Kakopsau II, Marsekal TNI Agus Dwi Putranto. Operasi penegakan hukum di Poso, juga turut mendapat dukungan penuh TNI.
Secara terpisah, Pangdam Wirabuana, Mayjen Mohamad Nizam menyampaikan dukungannya terhadap operasi yang sedang berlangsung di Poso. “Sesuai undang-undang nomor 13, TNI memang semestinya memberikan bantuan jika diperlukan oleh Polri. Berapapun personel yang dibutuhkan kita siapkan,” tegas Nizam.
Selama ini, kata dia satuan teritorial TNI Angkatan Darat (AD) di Kabupaten Poso sejak lama telah mendukung, terciptanya keamanan di Kabupaten Poso. Salah satu kekuatan TNI AD, yang mendukung tugas kepolisian di Kabupaten Poso, yakni Yonif 714. “Kapanpun dibutuhkan kita siapkan personel mendukung tugas pengamanan di sana,” ujarnya. (agg)
Ditemui di VIP Bandara Mutiara Palu usai lawatan ke Kabupaten Poso, Rabu (2/1), Kapolri Timur Pradopo mengatakan guna mendukung lancarnya operasi yang diberi sandi Kendali Maleo ini, Polri berupaya untung menggandeng seluruh elemen masyarakat Kabupaten Poso.
“Kita baru saja bertemu dengan unsur Pimpinan Daerah serta masyarakat disana, untuk mendukung pengamanan, agar Poso bisa tetap kondusif,” terang Timur, yang didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala BIN Marciano Norman beserta Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Wagub Sudarto seperti dilansir Radar Sulteng (JPNN Group), Kamis (3/1).
Menurut Timur, operasi penegakan hukum di Poso, yang sudah hampir dua bulan berjalan ini, telah dilanjutkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam operasi ini, Polri dibantu TNI, juga siap untuk menurunkan personel tambahan ke Poso. Namun dia enggan menyebut jumlah riil personel yang bakal diturunkan. “Intinya operasi ini juga harus mengajak masyarakat bersama-sama membuat situasi Poso aman,” jelasnya.
Operasi lanjutan kali ini, sebut Kapolri, akan diperluas ke sejumlah wilayah yang bertetangga dengan Kabupaten Poso, diantaranya Kabupaten Morowali, Kabupaten Ampana, serta Kabupaten Parimo. Sebab disinyalir, para pelaku-pelaku teror yang selama ini beraksi di Kabupaten Poso, telah menyebar ke wilayah tetangga.
Terkait tanggapan sejumlah pihak yang meminta Kapolda Sulteng untuk dievaluasi dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kejadian yang terjadi di Kabupaten Poso, Timur Pradopo mengatakan, hal tersebut merupakan hak semua pihak untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja kepolisian.
“Dalam situasi semacam ini semua orang boleh melakukan evaluasi dan penilaian, dan bagaimana pun harus kita libatkan masyarakat untuk membuat suasana tetap aman,” tandasnya.
Tidak hanya Kapolri dan Panglima TNI, sejumlah petinggi TNI juga turut hadir. Diantaranya Panglima Kodam (Pangdam) Wirabuana, Mayjen TNI Mohammad Nizam, Danlantamal Makassar, Brigjen M Suwandi Thahir, serta Kakopsau II, Marsekal TNI Agus Dwi Putranto. Operasi penegakan hukum di Poso, juga turut mendapat dukungan penuh TNI.
Secara terpisah, Pangdam Wirabuana, Mayjen Mohamad Nizam menyampaikan dukungannya terhadap operasi yang sedang berlangsung di Poso. “Sesuai undang-undang nomor 13, TNI memang semestinya memberikan bantuan jika diperlukan oleh Polri. Berapapun personel yang dibutuhkan kita siapkan,” tegas Nizam.
Selama ini, kata dia satuan teritorial TNI Angkatan Darat (AD) di Kabupaten Poso sejak lama telah mendukung, terciptanya keamanan di Kabupaten Poso. Salah satu kekuatan TNI AD, yang mendukung tugas kepolisian di Kabupaten Poso, yakni Yonif 714. “Kapanpun dibutuhkan kita siapkan personel mendukung tugas pengamanan di sana,” ujarnya. (agg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib RSBI Diputus 8 Januari
Redaktur : Tim Redaksi