jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari menjelaskan prosedur pergantian jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri.
Dia mengatakan pergantian jabatan harus sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
BACA JUGA: Sempat Absen, Lili Pintauli Hadiri Sidang Etik Dewan Pengawas KPK
"Penggantinya ialah calon pimpinan KPK tidak terpilih sesuai keinginan presiden sepanjang memenuhi syarat pimpinan KPK," kata Feri kepada JPNN.com, Senin (11/7).
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo juga bisa melakukan pergantian antarwaktu (PAW) seperti pada lembaga-lembaga independen.
BACA JUGA: J Nekat Bawa Kabur Istri Tetangganya Sendiri, Ujungnya Begini
"Misalnya, KPU yang berdasarkan nomor urut penilaian yang diberikan DPR terakhir agar menghentikan relasi kepentingan di mana seseorang dipilih presiden tidak berdasarkan suka atau tidak suka kepada calon," pungkas Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu.
Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK sebelum sidang dugaan pelanggaran etik.
BACA JUGA: Saat Iduladha, Warga Diganggu Bau Busuk dari Kebun Karet, Setelah Dicek, Mengerikan!
Sidang tersebut dijadwalkan pukul 10.00 WIB secara tertutup, tetapi kemudian Majelis Etik memutuskan untuk menunda hingga pukul 12.00 WIB dan menggelar sidang secara terbuka.
"Majelis etik bermusyawarah dulu sampai jam 12.00. Sidang jam 12.00 akan dibuka untuk umum," ujar Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris.
Sidang etik ini digelar terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket dan fasilitas dari salah satu perusahaan BUMN kepada Lili Pintauli pada ajang MotoGP Mandalika. (mcr9/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sedang Memegang Kambing, Ketua Panitia Hewan Kurban Meninggal Dunia, Geger!
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Dea Hardianingsih