JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) mengapresiasi kinerja kepala daerah yang dianggap memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di daerahnya. Apresisasi ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan tertinggi yang diserahkan kepada 11 kepala daerah.
Mereka yang mendapat penghargaan adalah bupati Bondowoso, Wonosobo, Gunung Kidul, Bantul, Merangin, Muara Jambi. Walikota Kupang, Yogyakarta, Jambi, Bitung. Sedangkan tingkat provinsi diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Gubernur Jambi. Menurut Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun, selain penghargaan untuk kepala daerah, pihaknya juga memberikan award kepada dua perusahaan yakni PT Sosro, dan PT (Persero) Pertamina.
"Nasib para PKL di Nusantara tergantung pada kebijakan kepala daerahnya. Komintmen pemerintah daerah sangat menentukan para PKL bisa terlindungi, dan terbedayakan,” ujar Ali Mahsun di sela-sela acara pemberian penghargaan di Kantor DPP APKLI, Jakarta, Jumat (24/2).
Ali Mahsun menjelaskan PKL merupakan mitra strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kata dia, selain karena PKL mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, PKL pun telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Minimal, para PKL bisa memperoleh kepastian tempat kerjanya, dan pemerintah mendapatkan kepastian ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota,” ujar dia.
Karena itu, Ali Mahsun berharap dengan pemberian penghargaan ini, pemerintah daerah lainnya bisa mencontoh apa yang telah dilakukan sejumlah kepala daerah dalam melindungi dan memberdayakan para PKL. APKLI kata dia, siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menata dan memberdayakan PKL di seluruh Indonesia.
Walikota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daniel Adoe menyampaikan komitmennya untuk selalu melindungi dan memberdayakan para PKL di Kupang. “Saya asalnya juga PKL, dulu berjualan di pasar tapi selalu diusir ke sana ke mari. Karena itu saya bertekad jika diberikan amanat menjadi kepala daerah akan melindungi, dan memberdayakan PKL. Mudah-mudahan ini bisa menular kepada daerah lainnya di NTT,” ujar Adoe yang didaulat menjadi Pelindung DPW APKLI NTT ini.
Bentuk nyata kepedulian Daniel terhadap PKL dibuktikan dengan membangun kawasan kuliner yang diperuntukkan bagi para PKL. Pembangunan ini dilakukan tak cukup setahun setelah dilantik sebagai Walikota Kupang.
Daniel juga tegas terhadap bawahannya yang mencoba mengambil keuntungan dari PKL. Kata dia, Ia secara tegas memerintahkan melarang penggusuran, apalagi sampai menarik retribusi terhadap PKL di Kota Kupang.
“Harus membangun kerja sama dengan para PKL, bukan menggusurnya. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama dalam berusaha dengan pengusaha lainnya,” katanya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Mutasi 100 Perwira
Redaktur : Tim Redaksi