jpnn.com - JAKARTA - Penandatanganan kontrak politik jelang kampanye Pilkada DKI makin marak digalakkan oleh salah satu kandidat bakal calon gubernur.
Menurut Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, tindakan tersebut cukup positif bagi masyarakat. Asalkan, disertai dengan bagaimana mekanisme untuk menagih kontrak politik tersebut.
BACA JUGA: Ada Kader PPP Berikan Dukungan, Sandiaga Uno Sumingrah
"Tidak cukup dengan kontrak politik antara pasangan calon dengan suatu kelompok atau suatu komunitas. Tapi bagaimana mekanisme menagih kesepakatan itu kalau misalnya tidak dipenuhi," ujarnya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).
Dikatakan Haris, sebuah mekanisme penagihan kontrak politik itu juga penting sebagai upaya mendidik masyarakat Jakarta.
BACA JUGA: DPR Anggap RUU Pemilu Paling Seksi
"Penting supaya (publik) tidak dibodohi oleh pasangan calon (paslon) di pilkada atau paslon di pemilu presiden,” imbuhnya seperti dilaporkan JawaPos.com.
Sebagaimana diberitakan, Bakal Calon Gubernur Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno belum lama ini terus melakukan kontrak politik dengan warga Jakarta.
BACA JUGA: Anies Jenguk Penulis Sejarah Tionghoa di Indonesia
Mereka mengklaim, tindakan tersebut untuk meniru apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat menghadapi Pilkada DKI 2012.(uya/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usut Tuntas Dugaan Bantuan Asing buat KPU dan Bawaslu DKI
Redaktur : Tim Redaksi