jpnn.com, SLEMAN - Capres brnomor urut 1 di Pilpres 2024 Anies Baswedan menilai pencabutan izin lokasi diskusinya di Yogyakarta, Selasa (23/1/2024), merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
Sedianya gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menghadiri diskusi Desak Anies yang akan digelar di Museum Diponegoro, Jalan HOS Tjokroaminoto, Yogyakarta.
BACA JUGA: Lokasi Desak Anies Pindah Gegara Izin Dibatalkan, Capres 01: Inilah Pentingnya Perubahan
Namun, pengelola museum itu membatalkan izin penggunaan tempat. Akhirnya Tim Ubah Bareng sebagai penyelenggara Desak Anies menggelar diskusi itu di Rocket Convention Hall, Sleman, setelah sejumlah lokasi lain yang akan dipakai juga bermasalah dengan izin.
"Menurut saya ini kemunduran demokrasi kita. Ini set back kemajuan kampanye kami dan ini bisa membuktikan apa yang dicurigai beberapa waktu ini," kata Anies kepada wartawan di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Selasa (23/1).
BACA JUGA: Anies Sebut Yogyakarta Kota Rujukan Pembangunan Kualitas Manusia
Capres dari Koalisi Perubahan itu menambahkan pemilu pasca-reformasi 1998 yang sudah digelar lima kali, yakni pada 1999, 2004, 2009, 2014 hingga 2019, tidak pernah diwarnai pembicaraan yang didominasi masalah netralitas.
Menurut Anies, baru pada Pemilu 2024 ini persoalan netralitas kembali mengemuka dan mirip dengan pemilihan umum di masa Orde Baru atau Orba.
BACA JUGA: Sukses Luar Biasa, Desak Anies Bakal Digelar di Mancanegara
“Itu (masalah netralitas, red) dulu adanya pra-reformasi, sekarang muncul lagi. Inilah yang saya sebut set back," kata capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu.
Oleh karena itu, Anis menegaskan idenya tentang perubahan demi menyelamatkan Indonesia. Tujuannya ialah membawa Indonesia tetap menjadi negara hukum.
“Bukan negara kekuasaan," ujarnya Anies.
Selain itu, Anies juga mengaku tidak mengetahui alasan pencabutan izin penggunaan tempat untuk diskusinya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja 2014-2016 itu mengakui pencabutan izin tempat Desak Anies sudah bukan hal baru.
Namun, Anies masih belum mengetahui alasan sahih yang mendasari pencabutan izin itu.
“Apa pun alasannya, faktanya (izin) dicabut. Lain cerita kalau dari awal tidak diberi izin," kata Anies.
Penggagas Indonesia Mengajar itu menambahkan jika pengelola tempat sudah memberikan izin, pasti panitia Desak Anies sudah memenuhi segala persyaratan penggunaan lokasi.
Anehnya, izin lokasi untuk Desak Anies justru dicabut setelah dikeluarkan, bahkan tidak pernah ada alasan valid yang mendasari pembatalan itu.
"Nah, justru ini yang jadi masalah. Kapan kita mau maju demokrasinya kalau prosedur yang sudah diikuti dibatalkan oleh kepentingan yang kita tidak tahu kepentingannya apa," ucapnya.(jpnn.com)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Anies, Awalnya buat Undecided Voters & Pembenci, Kini Moncer dan Sangat Dinanti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi