jpnn.com, YOGYAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjalin kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, untuk menekan tunggakan dana bergulir.
Mengingat dana bergulir tersebut merupakan uang negara sehingga jika tidak mengembalikan akan berurusan dengan hukum. Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani langsung oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM DR. IR. Kemas Danial, MM dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Sri Harijati P., SH.MM, di Kantor Kejaksaan Tinggi DIY, Senin (9/5) kemarin.
BACA JUGA: Siswa dan Alumni Esmond Melenggok di Rumah Desain
Kemas Danial mengatakan, dana bergulir secara nasional sudah mencapai Rp 8,15 triliun. Sedangkan untuk di wilayah Yogya sekitar Rp 250 miliar dengan jumlah debitur sekitar 400. Sejauh ini, tunggakan di Yogya cukup kecil yakni sekitar 1 persen.
"Kami akan terus menekan angka tunggakan dalam program dana bergulir. Salah satunya kami menggandeng Kejati DIY sebagai jaksa pengacara negara jika ada perkara perdata, " kata Kemas.
Menurutnya, dana bergulir yang dikelola oleh LPDB-KUMKM ini bersumber dari APBN. Program ini untuk menggerakkan sektor UMKM dan mengurangi jumlah pengangguran. Untuk sektor riil minimal Rp 250 juta dan koperasi Rp 150 juta dengan bunga cukup rendah.
"Bunga kami cukup rendah jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Kendala kami, dana bergulir kami sedikit dan tidak memiliki kantor cabang, " ujarnya.
Sedangkan Kajati DIY Sri Harijati P., SH.MM mengatakan, kerjasama ini untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum.
"Bidang perdata dan tata usaha negara juga memiliki kewenangan untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara. Jadi jika nanti LPDB-KUMKM memberikan kuasa, kami akan tindaklanjuti sebagai jaksa pengacara negara, " kata Kajati.
Acara MoU ini juga dihadiri pejabat utama Kejaksaan Tinggi DIY yakni para Asisten, jaksa pengacara Negara (JPN), serta Kepala Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM Sri Amelia Harimukti, SH.MH.M.Kn dan Kepala Divisi Manajemen Resiko LPDB-KUMKM M. Arie Yoedharto. (adv/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi