JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan akan memberikan perlindungan pada 28 korban kasus perbudakan di Tangerang.
Namun, sebelumnya perlindungan itu harus diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang mengurus para korban itu. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) harus mengajukan perlindungan ke LPSK.
"Bisa segera diajukan permohonan perlindungan seesuai dengan prosedur yang berlaku tentu akan kaami tindaklanjuti," ujar Humas LPSK, Maharani Siti Sopia saat dihubungi JPNN, Selasa (7/5).
Menurut Maharani, kasus perbudakan yang terjadi itu sudah masuk dalam kasus tindak pidana. Oleh karena itu, para korban layak mendapatkan perlindungan seutuhnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan hari ini pihaknya akan mendatangi LPSK untuk membahas perlindungan bagi para korban.
"Ini sedang kami rencanakan. KontraS akan melaporkan kondisi buruh perbudakan ke LPSK, " tandas Haris. (flo/jpnn)
Namun, sebelumnya perlindungan itu harus diajukan terlebih dahulu oleh pihak yang mengurus para korban itu. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) harus mengajukan perlindungan ke LPSK.
"Bisa segera diajukan permohonan perlindungan seesuai dengan prosedur yang berlaku tentu akan kaami tindaklanjuti," ujar Humas LPSK, Maharani Siti Sopia saat dihubungi JPNN, Selasa (7/5).
Menurut Maharani, kasus perbudakan yang terjadi itu sudah masuk dalam kasus tindak pidana. Oleh karena itu, para korban layak mendapatkan perlindungan seutuhnya.
Sementara itu dihubungi terpisah, Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan hari ini pihaknya akan mendatangi LPSK untuk membahas perlindungan bagi para korban.
"Ini sedang kami rencanakan. KontraS akan melaporkan kondisi buruh perbudakan ke LPSK, " tandas Haris. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Segel Mobil Luthfi Di Kantor PKS
Redaktur : Tim Redaksi