JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban siap melindungi FM, saksi dan juga korban dugaan perkosaan oknum anggota polisi di dalam sel Kepolisian Resor Poso, Sulawesi Tengah.
Juru Bicara LPSK, Maharani Siti Sofia mengatakan, sebagai saksi dan juga korban atas tindakan dugaan perkosaan, keterangan dan informasi FM jelas dilindungi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
"Sejatinya, jaminan perlindungan hukum ini akan menepis kekhawatiran korban yang juga saat ini menjadi tersangka, jika keterangannya dapat memperberat hukumannya dalam kasus narkoba yang membelitnya," kata Maharani, Minggu (31/3).
Seperti diberitakan, seorang tahanan kasus narkoba, FM diduga diperkosa sejumlah oknum anggota polisi di dalam sel Kepolisian Resor Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak (KPPA), Sulteng, Mutmainah Korona yang melakukan pendampingan terhadap kasus ini mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun timnya, FM diduga diperkosa oleh lebih dari satu orang anggota polisi di dalam sel tahanan pada Sabtu (23/3) lalu.
"Kasus ini terbongkar karena ada saksi yang melihat kejadian itu. Kebetulan saksinya satu sel dengan korban. Saksi ini disuruh keluar dan di situlah perkosaan itu terjadi," kata Mutmainah Korona.
Maharani menambahkan, jaminan pengamanan atas keselamatan jiwanya akibat ancaman pelaku yang berlatar belakang polisi ini dapat dijamin LPSK. "Agar korban dapat memberikan keterangan atas tindakan perkosaan yang dialaminya," jelas perempuan yang biasa disapa Rani itu.
Menurutnya, besar kemungkinan korban mengalami ancaman saat perkosaan terjadi. Karena korban dalam penguasaan para pelaku, Rani menerangkan, pemulihan psikologis dan medis pun mutlak dilakukan untuk memulihkan traumanya.
"Untuk itu, LPSK akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk 'jemput bola' menawarkan perlindungan LPSK terhadap korban," kata Rani. (boy/jpnn)
Juru Bicara LPSK, Maharani Siti Sofia mengatakan, sebagai saksi dan juga korban atas tindakan dugaan perkosaan, keterangan dan informasi FM jelas dilindungi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
"Sejatinya, jaminan perlindungan hukum ini akan menepis kekhawatiran korban yang juga saat ini menjadi tersangka, jika keterangannya dapat memperberat hukumannya dalam kasus narkoba yang membelitnya," kata Maharani, Minggu (31/3).
Seperti diberitakan, seorang tahanan kasus narkoba, FM diduga diperkosa sejumlah oknum anggota polisi di dalam sel Kepolisian Resor Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Kelompok Pemerhati Perempuan dan Anak (KPPA), Sulteng, Mutmainah Korona yang melakukan pendampingan terhadap kasus ini mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun timnya, FM diduga diperkosa oleh lebih dari satu orang anggota polisi di dalam sel tahanan pada Sabtu (23/3) lalu.
"Kasus ini terbongkar karena ada saksi yang melihat kejadian itu. Kebetulan saksinya satu sel dengan korban. Saksi ini disuruh keluar dan di situlah perkosaan itu terjadi," kata Mutmainah Korona.
Maharani menambahkan, jaminan pengamanan atas keselamatan jiwanya akibat ancaman pelaku yang berlatar belakang polisi ini dapat dijamin LPSK. "Agar korban dapat memberikan keterangan atas tindakan perkosaan yang dialaminya," jelas perempuan yang biasa disapa Rani itu.
Menurutnya, besar kemungkinan korban mengalami ancaman saat perkosaan terjadi. Karena korban dalam penguasaan para pelaku, Rani menerangkan, pemulihan psikologis dan medis pun mutlak dilakukan untuk memulihkan traumanya.
"Untuk itu, LPSK akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk 'jemput bola' menawarkan perlindungan LPSK terhadap korban," kata Rani. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Palopo Rusuh, Bukti Polisi tak Punya Kemampuan Deteksi Dini
Redaktur : Tim Redaksi