jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stanas PK) bertajuk Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan, Kamis (11/11).
Pada acara itu hadir juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
BACA JUGA: Simak Nih, Cerita Pak Luhut soal Joe Biden Curhat kepada Jokowi
Luhut Binsar mengatakan beberapa waktu lalu baru saja berkunjung ke Abu Dhabi bersama Presiden Joko Widodo. Dia menuturkan pengelolaan kota di Abu Dhabi sangat maju dan patut dicontoh.
"Saya baru kembali dari Abu Dhabi dan Dubai mendampingi presiden. Saya melihat betapa negara sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik," kata Luhut melalui virtual.
BACA JUGA: Luhut Binsar: Ini Seperti Operasi Militer, Kami Melihat dengan Cermat
Luhut melihat pemerintah dan masyarakat di sana sangat disiplin dan menggunakan sistem digital. Dia menilai tren digitalisasi di sana sudah merambah ke berbagai sektor dan memberikan dampak positif.
"Mengingat sekitar 80 persen perdagangan internasional ditransportasikan melalui laut, laut sangat vital sekali. Kami tidak dapat menafikan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan enggak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," jelas dia.
BACA JUGA: Menurut Paranormal, Ini Penyebab Anak Vanessa Angel Selamat dari Kecelakaan
Pria kelahiran 28 September 1947 itu menjelaskan pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi keunggulan tersendiri dan menarik internasional untuk singgah di perairan Indonesia.
Dia mencontohkan bagaimana lalu lintas peti kemas di Singapura yang setiap tahunnya mengalami penambahan.
"Anda mungkin tanya berapa dari Indonesia? Karena Indonesia enggak ada direct call, semua harus lewat Singapura. Kenapa enggak ada direct call? Itu yang saya minta dibuat studinya," jelas dia.
Apabila direct call bisa dilakukan di pelabuhan Indonesia, menurut Luhut, hal itu bisa mengurangi harga transportasi sebanyak 30 persen. "Dan dampaknya pada ekonomi kita sangat luar biasa," kata dia.
Oleh karena itu, Luhut Binsar meminta KPK dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan mengenai hal tersebut. (tan/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Fathan Sinaga