jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penanganan terkait program pemerintahan di Papua berbeda-beda.
Pasalnya, kondisi adat di tiap daerah di sana memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan yang bersifat keberpihakan.
BACA JUGA: Hmm...Akom Sebut Gedung DPR Lebih Parah dari Pasar Tanah Abang
Hal tersebut mengemuka saat Luhut mengunjungi provinsi Papua. Ia sendiri melakukan tatap muka dan berdialog dengan berbagai kalangan di Papua. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Papua.
”Pendekatan yang kita lakukan untuk bagian barat tidak bisa kita terapkan di bagian timur, di bagian selatan pun berbeda budayanya. Tetapi pada garis besarnya pendekatan yang dilakukan harus memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan,” tuturnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (31/3).
BACA JUGA: Kota Kreatif Harus Punya Inkubator Start Up Company
Selain itu, ia menggarisbawahi permasalahan terkait lemahnya chain of command (garis komando). Contoh yang paling nyata adalah perintah Gubernur kepada bawahannya di sistem pemerintahan, dalam hal ini Menko berbicara dengan Gubernur Lukas Enembe.
Selain itu menteri Luhut juga melihat bahwa masyarakat asli Papua harus diberi kesempatan untuk berkembang, termasuk di bidang usaha.
BACA JUGA: WOW! Wonderful Indonesia Ciptakan Rekor MURI di Malang
”Keberpihakan kepada masyarakat asli mendesak untuk dilakukan. Kalau perlu, masyarakat asli yang selama ini hanya menjadi sub-kontraktor bisa ditingkatkan menjadi kontraktor,” imbuh Luhut.
Adapun Perda (peraturan daerah) untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal sudah diterbitkan sejak beberapa tahun yang lalu. Sehingga saat ini pemerintah tinggal mengawal implementasinya saja. Untuk diketahui, saat ini pertumbuhan ekonomi di sana yakni disebutkan Luhut, di atas rata-rata nasional (9 persen).
Menurut data, dana yang berputar di provinsi ini berjumlah cukup besar, sekitar Rp 6 triliun. Ditambah lagi Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar. Mantan Kepala Staff Kepresidenan ini mengatakan bahwa saat ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membuat hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Belum lagi jika pertumbuhan ekonomi ini dikaitkan ddengan dana desa di sana. Ada alokasi sebesar Rp 1,2 miliar dari pemerintah pusat. Setidaknya, pemerintah daerah bisa fokus mengembangkan pendidikan kolektif bagi anak-anak Papua.
”Ada baiknya kalau setiap 4-5 desa bergabung membangun sebuah boarding school untuk anak-anak SD sampai SMA. Selanjutnya, kalau mereka mampu, mereka bisa mengikuti program beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan pendidikan tingkat perguruan tingginya,” pungkasnya. (adn/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kibarkan Wonderful Indonesia di Cape Town Afsel
Redaktur : Tim Redaksi