jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik M Qodari memberikan saran kepada pemerintah terkait kosongnya posisi juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo yang sebelumnya diduduki oleh Muhammad Fadjroel Rachman.
Diketahui, Presiden Jokowi melantik Fadjroel sebagai duta besar untuk Kazakhstan, Senin (25/10).
BACA JUGA: Eks Jubir KPK Sebut Fahri Hamzah Cocok Jadi Jubir Presiden
Qodari menyarankan jubir presiden tidak diisi oleh perorangan melainkan lembaga khusus seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Di sana (Bappenas, red) itu juga ada ahli dari macam-macam bidang ilmu. Jadi, ibaratnya kalau ada satu kebijakan mereka tahu asal-muasalnya seperti apa. Kemudian juga pasti tentu ada data-datanya. Mereka ini orang-orang yang harusnya bisa berperan sebagai jubir," kata Qodari kepada wartawan, Senin (25/10).
BACA JUGA: Jubir Demokrat Versi KLB Tuding Hamdan Zoelva Ketularan Virus Bohong Kubu AHY
Dia juga mengatakan dengan melibatkan Bappenas untuk menyampaikan pesan dari Istana kepada media, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin tidak harus menjawab pertanyaan tentang semua isu yang beredar.
"Misalnya kebijakan soal ekonomi dari Bappenas yang menguasai bidang ekonomi. Kemudian bidang pembangunan fisik infrastruktur, yang menguasai infrastruktur," tambah dia.
BACA JUGA: Posisi Jubir Presiden Kosong, Nama Ngabalin dan Faldo Maldini Disebut
Bukan hanya keahlian, lanjut Qodari, Bappenas juga perlu menjadi koordinator jubir yang berbakat di bidang komunikasi.
"Saya yakin itu ada dan bisa diseleksi lah di Bappenas, termasuk juga bila perlu diberikan pelatihan-pelatihan," ujar Qodari.
Sebelumnya, Fadjroel telah menjabat sebagai jubir presiden selama sekitar 3 tahun. Hingga saat ini, istana belum mengumumkan jubir presiden setelah Fadjroel menjadi duta besar. (mcr9/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Adil
Reporter : Dea Hardianingsih