"Rangkaian reaksi Djoko dan Nurhadi menyebabkan MA tampak tidak agung lagi. Harkat dan martabat jabatan tinggi kenegaraan yang disandang lenyap begitu saja karena yang terlihat di permukaan justru panik, rasa takut dan emosi yang tak beralasan. Kalau sikap seperti ini terus dipertahankan, publik akan curiga bahwa MA coba menutup-nutupi sesuatu yang buruk," kata Bambang, Minggu (28/10).
Seperti diketahui, Hakim Agung Gayus Lumbbun menyatakan keuangan MA perlu diaudit. Atas sikap ini, Gayus mendapatkan kritikan dari Ketua Muda MA Djoko Sarwoko.
Bambang mengatakan, publik sudah mendapat gambaran tentang perlakuan tidak pantas terhadap para Hakim Agung. "Derajat mereka direndahkan, bahkan lebih rendah dari PNS eselon I–II di MA," katanya.
Padahal, lanjut dia, negara sudah mengalokasikan anggaran sangat besar bagi MA guna mendukung kerja para hakim agung. "Diskriminasi di MA pasti sudah melampaui batas toleransi, sehingga muncul anggapan para Hakim Agung sebagai warga kelas II di MA dan diperlakukan seperti kambing," ungkap Bambang.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, desakan agar MA bersikap transparan soal anggaran bukan lagi persoalan sederhana. "Sebab, Ketua Muda MA sendiri yang mengungkapkan bahwa ada PNS yang merangkap sebagai pengusaha telah memberikan sumbangan finansial sangat besar untuk MA," katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Depan, Formasi Tenaga Teknis Bakal Ditiadakan
Redaktur : Tim Redaksi