jpnn.com, JAKARTA - Keinginan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menginisiasi rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan pemerintah sepertinya sulit diwujudkan.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto, terkesan ogah untuk rekonsilisasi. "Rekonsiliasi itu istilah yang sangat berat ya," ujar Wiranto di kantor kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6).
BACA JUGA: Pak Iwan Bule Tegaskan Mengurus Pemudik Lebih Penting ketimbang Rizieq
Menurut mantan Panglima ABRI ini, istilah rekonsiliasi biasanya dilakukan antara satu badan pemerintah dengan satu badan yang setara. Bukan antara pemerintah dengan rakyatnya. "(Rekonsiliasi) kurang tepat. Itu saja yang bisa saya tanggapi," tegas dia.
Dia menambahkan, persoalan yang dihadapi Habib Rizieq merupakan masalah hukum. Sehingga, lebih tepat bila penyelesaiannya pun diserahkan pada koridor hukum yang ada.
BACA JUGA: Iwan Bule Bakal Angkat Topi Jika Habib Rizieq Pulang
"Bukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu antara rakyat dengan pemerintahnya kan gak ada," pungkas mantan Ketum Hanura itu. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Yusril Ihza Mahendra Sambut Baik Permintaan Habib Rizieq
BACA ARTIKEL LAINNYA... Amien Rais Temui Habib Rizieq, Fadli Zon Bilang Itu Ibadah
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam