JAKARTA - Koordinator Keluarga Mahasiswa Solo di Jakarta, Sumadi menagih janji Wali Kota Solo Joko Widodo yang saat ini tengah mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, politisi PDI Perjuangan ini lebih baik menuntaskan program-programnya di Surakarta hingga akhir masa jabatannya daripada harus ikut-ikutan bertarung memperebutkan jabatan gubernur.
"Kami berharap pak Jokowi kembali ke Solo menuntaskan kewajibannya sebagai Walikota Solo yang masih banyak pekerjaan rumahnya yang terbengkalai,” pinta Sumadi dalam jumpa pers di Matraman, Jakarta, Senin (9/7).
Sumadi mengatakan dengan mencalonkan diri jadi gubernur, Jokowi punya beban yang sangat berat. Sebab, program pemerintahan di Solo jadi terbengkalai.
Sekretaris Keluarga Mahasiswa Solo di Jakarta, Banu Adi Kuncoro mencontohkan soal pemberdayaan ekonomi yang tidak berjalan sukses ditandai dengan peningkatan kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Banu mengatakan bahwa pada tahun 2009 jumlahnya 107.000 jiwa, 2010 meningkat menjadi 125.000 jiwa, dan pada tahun 2012 jumlah warga miskin mencapai 133.000 jiwa atau sekitar 25 persen dari total penduduk Solo yang mencapai 530.000 jiwa.
"Belum lagi permasalahan PKL yang semakin banyak karena di daerah yang seharusnya steril, kebijakan permasalahan PKL ini menjadi ajang memelihara preman, dan juga penataan PKL didaerah pasar Notoharjo ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikan, ini jelas hanyalah sebuah upaya pencitraan, belum lagi orang luar Solo yang menguasai pasar Notoharjo, sehingga banyak PKL yang kembali berjualan dijalan-jalan yang semestinya steril, sehingga ini berdampak juga pada banyaknya sampah yang menumpuk di Kota Solo, karena Jokowi ternyata tidak memiliki Grand Design pengelolaan sampah kota Solo,” kata Banu.
Pembangunan moral di Kota Solo juga dianggap tidak diperdulikan semasa jabatan Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Praktek pelacuran menjadi semakin meningkat dan marak, terjadi dimana-mana mudah diakses 24 jam nonstop. tak hanya pelacuran, ternyata Solo menjadi kota yang bebas dengan miras. “Wali Kota tersebut mungkin harus mendengar laporan dari Pokja Penanggulangan HIV/AIDS yang menyebutkan bahwa penyebaran virus tersebut di Kota Solo tergolong sangat cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Dimas Hariyono yang juga pengurus Keluarga Mahasiswa Solo di Jakarta mengatakan Solo berseri tanpa korupsi adalah jargon Jokowi saat memenangkan pilkada Kota Surakarta, namun pada kenyataannya ternyata Solo berseri sarat korupsi. Menurutnya, banyak kasus korupsi bernilai miliaran di lingkungan satuan kerja perankat daerah (SKPD) Pemkot Surakarta selama jokowi menjadi Walikota Surakarta.
“Sebut saja kasus pengadaan di Dishub Solo, Pembelian rumah dinas Walikota Solo dan Pengadaan blanko identitas warga di Dispendukcapil Solo,” ucapnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dianggap Sekuler, Pencalonan Jokowi-Ahok Ditolak
Redaktur : Tim Redaksi