JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menyatakan makelar jabatan bukan hal yang baru di kepolisian maupun di lembaga lain. Hal itu merupakan persoalan yang biasa dilakukan.
Karena itu Bambang mengapresiasi kinerja Polri yang menangkap makelar jabatan. Bahkan menurutnya, langkah yang dilakukan kepolisian seharusnya diikuti lembaga lain.
"TNI, kementerian, dan semua yang terkait dengan penerimaan lowongan pekerjaan, kenaikan pangkat, pasti selalu ada, tidak hanya di kepolisian. Sekarang kita apresiasi polisi sudah mulai membersihkan diri sendiri," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabu (26/6).
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, penangkapan itu menjadi peringatan bahwa makelar jabatan ada di dalam tubuh kepolisian. Sekarang mereka mulai melakukan penindakan.
"Harapan kita ke depan adalah praktek ini tidak lagi ditoleransi karena memperburuk kualitas sumber daya manusia institusi tersebut dengan menempatkan orang-orang tanpa berdasarkan kualifikasi, kemampuannya, tapi nilai suapnya," ucapnya.
Bambang mengaku Komisi III DPR belum mendapat bukti mengenai suap pangkat. Saat ini mereka hanya mendengar rumor saja. "Kita hanya mendengar rumor, sekolah sekian juta, naik pangkat sekian juta, pindah daerah sekian juta," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani meminta Propam turun tangan untuk mengatasi persoalan makelar jabatan itu. "Propam harus segera mengusut, yang paling berwenang," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Seperti diketahui, penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal melakukan operasi tangkap tangan terhadap perwira yang kedapatan membawa uang Rp200 juta di Gedung Utama Mabes Polri pada hari Jumat (21/6) sekitar pukul 14.00 WIB
Dua orang yang diduga bakal melakukan transaksi itu adalah Kompol JAP, personel Biro SDM Polda Metro Jaya dan AKBP ES personel Polda Metro Jaya. Keduanya diduga akan melakukan suap ke pejabat tinggi Polri guna mendapatkan jabatan tertentu. Kompol JAP inilah yang menjadi makelar dan akan mempertemukan AKBP ES dengan pejabat Polri lainnya untuk mutasi jabatan tertentu. (gil/jpnn)
Karena itu Bambang mengapresiasi kinerja Polri yang menangkap makelar jabatan. Bahkan menurutnya, langkah yang dilakukan kepolisian seharusnya diikuti lembaga lain.
"TNI, kementerian, dan semua yang terkait dengan penerimaan lowongan pekerjaan, kenaikan pangkat, pasti selalu ada, tidak hanya di kepolisian. Sekarang kita apresiasi polisi sudah mulai membersihkan diri sendiri," kata Bambang di DPR, Jakarta, Rabu (26/6).
Politikus Partai Golkar itu menyatakan, penangkapan itu menjadi peringatan bahwa makelar jabatan ada di dalam tubuh kepolisian. Sekarang mereka mulai melakukan penindakan.
"Harapan kita ke depan adalah praktek ini tidak lagi ditoleransi karena memperburuk kualitas sumber daya manusia institusi tersebut dengan menempatkan orang-orang tanpa berdasarkan kualifikasi, kemampuannya, tapi nilai suapnya," ucapnya.
Bambang mengaku Komisi III DPR belum mendapat bukti mengenai suap pangkat. Saat ini mereka hanya mendengar rumor saja. "Kita hanya mendengar rumor, sekolah sekian juta, naik pangkat sekian juta, pindah daerah sekian juta," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani meminta Propam turun tangan untuk mengatasi persoalan makelar jabatan itu. "Propam harus segera mengusut, yang paling berwenang," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Seperti diketahui, penyidik Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal melakukan operasi tangkap tangan terhadap perwira yang kedapatan membawa uang Rp200 juta di Gedung Utama Mabes Polri pada hari Jumat (21/6) sekitar pukul 14.00 WIB
Dua orang yang diduga bakal melakukan transaksi itu adalah Kompol JAP, personel Biro SDM Polda Metro Jaya dan AKBP ES personel Polda Metro Jaya. Keduanya diduga akan melakukan suap ke pejabat tinggi Polri guna mendapatkan jabatan tertentu. Kompol JAP inilah yang menjadi makelar dan akan mempertemukan AKBP ES dengan pejabat Polri lainnya untuk mutasi jabatan tertentu. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Potong Jatah Haji 20 Persen Hingga 2016
Redaktur : Tim Redaksi