jpnn.com, BANJAR - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyambut baik penyelidikan dugaan korupsi alih fungsi lahan tambang milik PTPN XIII di Kabupaten Banjar, Kalsel.
Boyamin juga mengingatkan kepada penyidik Polda Kalsel untuk serius menggarap kasus ini.
BACA JUGA: Harbolnas 12.12, Lazada Bersama BWT & MSIG Beri Proteksi Gratis untuk Gadget & Elektronik
"Kami siap mengawal kasus ini," ujar Boyamin, Selasa (12/12).
Menurut Boyamin, pola korupsi lahan milik PTPN XIII, harus bisa diusut sampai ke akar-akranya. Terlebih, lahan milik BUMN sektor perkebunan itu, dialihfungsikan untuk tambang batubara.
BACA JUGA: Penggabungan 13 Perusahaan di Bawah Holding PTPN, PalmCo dan SupportingCo Resmi Terbentuk
"Saya kira, kasus ini tidak njlimet atau sulit. Kita tunggu saja bagaimana proses penyidikan dari Polda Kalsel," tuturnya.
Proses penyidikan terkait dugaan korupsi penggunaan lahan PTPN XIII, diketahui dari salinan surat perintah penyidikan (sprindik) Polda Kalsel yang ditandatangani Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Suhasto pada 12 Desember 2023.
BACA JUGA: Sasa Sambal Hadirkan Sensasi Pedas yang Lebih Seru
Dalam sprindik bernomor SP.Sidik/69-3/XII/RES.3.2/2023/Dit Reskrimsus, memerintahkan kepada penyidik AKBP Amin Rovi untuk mengungkap dugaan korupsi penyalahgunaan pendayagunaan lahan HGU milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII (Sertifikat HGU No: 00037) di Kabupaten Banjar, Kalsel.
Lahan tersebut digunakan untuk penambangan batu bara oleh PT Global Prima Sukses (GPS)/PT Mitra Agro Semesta (MAS), serta 9 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Banjar, Kalsel, pada 2018.
PT GPS sempat terseret kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2015.
Kala itu, Direktur Utama PT GPS, Daniel Tandias diperiksa KPK terkait kasus suap pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi