jpnn.com, PUTRAJAYA - Malaysia menolak Peta Standar China Edisi 2023 yang menunjukkan klaim sepihak atas wilayah maritim Negeri Jiran tersebut.
Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia menyatakan bahwa pihaknya konsisten menolak setiap klaim kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi pihak asing yang bertentangan dengan Perjanjian Baru Peta Malaysia 1979.
BACA JUGA: Fukushima Bikin Panas, China Siap Ladeni Ancaman Jepang
Kementerian Sumber Daya Alam China pada Senin (28/8), mengeluarkan Peta Standar China Edisi 2023 di mana, menurut Wisma Putra (KLN Malaysia), antara lain menunjukkan klaim maritim sepihak China yang melewati kawasan maritim Sabah dan Sarawak.
Selain tidak mengakui klaim China di Laut China Selatan yang tertuang dalam peta tersebut, Wisma Putra juga mengatakan peta itu sama sekali tidak mengikat Malaysia.
BACA JUGA: China Rilis Peta Baru, Negara Lain Diharap Pasrah Menerima
KLN mengatakan Malaysia berpandangan bahwa permasalahan Laut Cina Selatan merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif. Permasalahan itu perlu ditangani secara damai dan rasional melalui dialog dan negosiasi berdasarkan ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).
Malaysia berkomitmen untuk terus bekerja sama memastikan semua pihak menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC) secara komprehensif dan efektif.
BACA JUGA: Gegara Fukushima, Warga China Beramai-ramai Menghukum Jepang
Selain juga berkomitmen terhadap Kode Etik yang efektif dan substantif dalam proses negosiasi Laut Cina Selatan (COC), serta tujuan penyelesaian COC sedini mungkin, demikian menurut pernyataan itu. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif