Malaysia Dicurigai Incar Poco-Poco

Senin, 25 Juni 2012 – 23:35 WIB

JAKARTA - Setelah mengklaim tari Tor-Tor dan alat musik Gordang Sembilan, Malaysia dicurigai sedang membidik tari Poco-Poco yang merupakan tarian khas Manado, Sulawesi Utara, untuk diklaim sebagai tari yang berasal dari negeri Jiran itu.

“Sejak 2007, kalangan istana di Malaysia sangat gandrung dengan tari Poco-Poco. Saya khawatir akan kembali diklaim mereka. Saya melihat sendiri pihak istana Malaysia sampai memanggil guru tari Poco-Poco setiap malam.” kata Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dalam diskusi bertema “Perlindungan Atas Kebudayaan Nasional”, di gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (25/6).

Sebelum Poco-Poco diklaim oleh Malaysia, Melani berharap pemerintah Indonesia segera mendaftarkan semua kekayaan budaya Indonesia ke The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). Walaupun dalam setahun Unesco hanya bisa menerima satu produk budaya untuk didaftarkan.

Terkait kasus tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan, politisi Partai Demokrat ini meyakini Unesco akan menetapkan Indonesia sebagai pemilik tari dan alat musik yang berasal dari daerah Mandailing, Sumatera Utara itu, walaupun Malaysia sudah mendaftarkannya terlebih dulu.

“Berlajar pada klaim yang dilakukan Malaysia atas batik. Batik sempat terlebih dulu diklaim mereka, namun ternyata Unesco percaya bahwa batik adalah kebudayaan Indonesia,” jelas dia.

Dikatakan, sedikitnya sudah tujuh kali Malaysia mencoba mengklaim kebudayaan Indonesia sejak 2007. Mulai dari tari Reog Ponorogo, lagu Rasa Sayange, tari Pendet, Batik, Angklung, Keris, tari Zapin, Rendang, Gamelan. Bahkan Cendol pun hendak mereka akui dengan mencatatkan dalam akta budaya Malaysia.

Menurut Melani, agar kasus ini tak berulang di masa berikutnya, pemerintah harus segera membentuk semacam "rumah" yang bertugas mendata dengan lengkap jenis-jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Termasuk mendata kekayaan alam Indonesia berupa pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 17 ribu pulau.

Sementara Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR RI Abdilla Fauzi Achmad setuju dengan ide membuat semacam "rumah" tersebut. Namun, terpenting, kata dia, usaha mengklaim budaya Indonesia itu harus dilawan dengan terus memacu semangat melestarikan kebudayaan sendiri. “Kita harus berani. Politik budaya juga harus melindungi kebudayaan nasional,” kata dia.

Pemerintah juga diminta untuk menyokong penuh pelestarian kebudayaan ini. Merujuk pada Malaysia, mereka memberi dana sedemikian rupa ke pihak tertentu agar mereka bisa mengklaim kebudayaan yang mereka inginkan. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Pengadaan Al Quran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler