jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menyewa tim kuasa hukum guna mengantisipasi adanya gugatan dari partai politik peserta Pemilu 2014 atas keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, yang ditetapkan di Jakarta, Kamis (22/8).
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, langkah tersebut dilakukan agar KPU dapat lebih memfokuskan perhatian menghadapi tahapan pemilu selanjutnya, tanpa terganggu dengan urusan-urusan lain.
BACA JUGA: Ajang Mematangkan Pencapresan Hatta
"Kami mungkin akan menyewa kuasa hukum, biar nggak capek ngurusnya. Jadi biar nggak seperti kemarin terkait daftar calon, itu kita harus bolak-balik menghadapi gugatan (baik di Badan Pengawas Pemilu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Padahal kerjaan juga banyak," ujar Hadar di Jakarta, Jumat (23/8)
Menurut Hadar, rencana menyewa tim kuasa hukum memang bukan sesuatu yang diwajibkan undang-undang. Namun langkah tersebut akan diambil melihat kebutuhan KPU dalam rangka menjalani kemungkinan adanya proses gugatan pemilu. Karena itu pihak sekretariat KPU telah melakukan perhitungan, berapa jumlah anggaran yang diperlukan.
BACA JUGA: PAN Konsolidasi, Kejar Target Dua Digit di Pemilu 2014
“Kalau akuntan publik (untuk mengaudit dana kampanye partai politik) itu memang sesuai undang-undang. Kalau lawyer itu pilihan. Rencana budget untuk meminta bantuan lawyer (kuasa hukum) sudah dibentuk. Kalau nggak salah kemarin sedang dipersiapkan,” katanya.
Sebagaimana diketahui, rapat pleno KPU akhirnya menetapkan jumlah DCT anggota DPR RI untuk pemilu legislatif 2014 berjumlah 6.608 orang dari total 6.641 bakal calon yang diajukan 12 partai politik. Dalam penetapan diketahui 33 nama bakal calon dicoret karena tidak memenuhi syarat. Atas kondisi ini, kemungkinan adanya gugatan dari parpol terbuka dan itu diatur dalam undang-undang Pemilu.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Datang, Miing Senang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribet, Prosedur Pencoretan Caleg dari DCT
Redaktur : Tim Redaksi