jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Maman Abdurrahman menilai program Kartu Prakerja sudah didesain dengan baik. Tidak ada celah korupsi dalam program andalan Presiden Jokowi tersebut.
"Saya ingin meluruskan, banyak yang salah sangka mengatakan ada dugaan korupsi di dana pelatihan Rp 5,6 triliun. Bagaimana cara korupsinya? Kan dana pelatihan itu diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk seperti pulsa, di mana kalau tidak dipakai, ya tidak akan keluar," ujar dia, Kamis (30/4).
BACA JUGA: Pendaftar Program Kartu Prakerja Melebihi Kuota, Begini Respons Jokowi
Mengenai pelatihan daring yang melibatkan pihak swasta, menurut Maman, adalah modifikasi yang tak bisa dihindari mengingat situasi darurat saat ini. Wabah virus corona membuat tidak mungkin pelatihan dilakukan secara konvensional atau tatap muka.
Kebetulan, tambah politikus Golkar itu, lembaga pelatihan yang memiliki kemampuan membuat modul daring semua mendistribusikan produk mereka lewat 8 platform digital. Dia memastikan tidak ada main mata dalam tahapan ini.
BACA JUGA: Ahmad Sahroni Colek KPK: Rp 5,6 Triliun di Kartu Prakerja Itu Uang Rakyat
”Kalau memang ada lagi perusahaan-perusahaan startup seperti Ruangguru, Pintaria, Sekolahmu dan sebagainya tentu akan dengan senang hati pemerintah menerima. Karena perusahaan startup tersebut hanya sebagai market atau pasar saja untuk memasarkan modul-modul pelatihan yang dimiliki semua lembaga pelatihan,” kata Maman.
Selain itu, lanjut Maman, tidak ada pengadaan barang dalam program Kartu Prakerja. Karena itu, tidak ada celah untuk melakukan markup.
BACA JUGA: Gerindra Yakin Kartu Prakerja Membantu Rakyat di Tengah Pandemi Corona
"Jadi apa yang mau dikorupsi? Di mana markup-nya? Bahkan ini peluang usaha baru bagi anak-anak muda penggiat usaha startup untuk bisa membuat platform perusahaan yang sama agar bisa menjadi market bagi lembaga-lembaga pelatihan," pungkas dia. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil