jpnn.com - JAKARTA - Wacana perpaduan pemimpin berlatar militer-sipil tiba-tiba kembali mencuat pascaserangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta, Kamis (14/1). Sebagian kalangan menilai peristiwa serupa kemungkinan tidak akan terjadi jika ibu kota dipimpin oleh figur berlatar militer.
"Dengan adanya kombinasi kepemimpinan sipil-militer di DKI. Tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan pemerintahan di Jakarta," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Neneng Hasanah kepada INDOPOS, Jumat (15/1).
BACA JUGA: Depok Terancam Tak Bergerak Tahun 2025
Partai Demokrat sewajarnya mendukung wacana kombinasi militer-sipil. Pasalnya, Ketua DPD Demokrat DKI Nachrowi Ramli adalah seorang pensiunan TNI AD. Beberapa petinggi Demokrat di ibu kota juga memiliki latar belakang yang sama. Dan tentu saja tidak lupa pemimpin tertinggi partai berlambang segitiga mercy itu, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono yang juga seorang jendral purnawirawan.
Sejak dulu, sambung Neneng, kehadiran militer dalam kepemimpinan dibutuhkan untuk mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Dengan kehadiran tokoh militer di DKI, khususnya yang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi aksi terror, maka akan menambah rasa aman di masyarakat ibukota.
BACA JUGA: Restoran Amerika di Sekitar Sarinah Pilih Tutup
"Dengan kombinasi itu, sipil menjalankan roda pemerintahan dan ekonomi di Jakarta. Sementara tokoh militer menjaga keamanan untuk beberapa tahun mendatang," tandas Neneng. (wok/dil/jpnn)
BACA JUGA: Halo Warga Jakarta, Ada Permintaan Serius Dari Pak Wagub
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Imbau Masyarakat dan Wisatawan Tidak Takut Beraktivitas di Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi