KAIRO – Pemerintah interim Mesir pimpinan Adly Mansour menunjuk Hazem al-Beblawi sebagai perdana menteri baru. Tugas yang telah mendesak adalah membentuk kabinet. Diperkirakan, PM baru akan menawarkan posisi di kabinet kepada Ikhwanul Muslimin. Meski, mereka telah menegaskan tidak akan mengakui pemerintahan transisi hasil kudeta.
Selasa malam (9/7) waktu setempat, Juru Bicara Presiden Interim Ahmed el-Musalamani menyatakan, pembicaraan terkait dengan penyusunan kabinet baru dimulai Rabu kemarin (10/7) waktu setempat. Menurut dia, sejumlah pos menteri akan ditawarkan kepada partai sayap Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), yang memenangkan pemilu demokratis pertama di Mesir pada 2012. Prioritas kedua akan ditawarkan kepada partai ultrakonservatif Salafis, Partai Nour. Namun, tawaran tersebut dengan tegas ditolak dua partai itu.
Mohamed Kamal, petinggi senior FJP, kepada BBC menyatakan, tidak akan ambil bagian dalam penyusunan kabinet baru itu. ’’Kami tidak akan menerima tawaran posisi apa pun dalam kabinet selama Mursi (mantan presiden Muhammad Mursi) tidak dikembalikan sebagai presiden,’’ ujarnya.
Partai Nour sebelumnya mendukung pelengseran Mursi, namun memutuskan mundur dari proses pemilihan perdana menteri baru. Itu terjadi setelah insiden penembakan di dekat barak militer, Garda Presiden, di mana pendukung Ikhwanul Muslimin yakin Mursi ditahan di sana. Sebanyak 51 orang tewas karena serangan tersebut.
Partai Nour menolak penunjukkan dua calon perdana menteri sebelum akhirnya menerima Beblawi. Mereka beralasan, dua calon tersebut tidak netral. Salah seorang yang ditolak adalah Mohamed ElBaradei yang kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden.
Dalam penyusunan kabinet, Beblawi kali pertama bertemu Mohamed el Baradei dan Ziad Bahaa-Eldin, politisi senior partai liberal, kemarin. Beblawi, ekonom yang juga mantan menteri keuangan Mesir, itu menyadari bahwa sangat sulit memenuhi keinginan seluruh rakyat dalam penyusunan kabinet.
’’Akan sulit untuk meraih dukungan seluruh rakyat Mesir dalam pembentukan pemerintah baru ini,’’ jelasnya kepada Reuters. ’’Tentu, kami menghormati opini publik dan berusaha memenuhi harapan masyarakat. Namun, ada waktunya kita harus memilih ketika hanya ada satu alternatif pilihan dan anda tidak bisa memuaskan semua pihak,’’ tegasnya. Bersama keputusan penunjukkan Beblawi sebagai perdana menteri kemarin, ElBaradei, mantan ketua badan atom internasional IAEA, juga ditunjuk sebagai wakil presiden.
Merespons penembakan di dekat barak militer Garda Presiden, lembaga pengawas HAM Amnesti Internasional kemarin menyatakan, telah mengantongi bukti bahwa tentara Mesir melakukan tindakan berlebihan saat menghadapi demonstran. Amnesti lalu menyerukan kepada pemerintah untuk mengendalikan militer demi menghindari ’’bencana’’ lebih jauh.
Klaim tersebut muncul selang dua hari setelah insiden penembakan yang menewaskan 51 orang di dekat barak pasukan elit Garda Presiden. ’’Meski klaim militer menyatakan bahwa demonstran menyerang lebih dulu dalam bentrokan pada Senin (8/7) dan tidak ada wanita serta anak-anak yang menjadi korban, penyelidikan awal kami menunjukkan fakta yang berbeda,’’ terang Deputi Direktur Regional Amnesti Internasional Hassiba Hadj Sahraoui melalui pernyataan resmi.
’’Bahkan, jika demonstran menggunakan kekerasan, respons militer tersebut berlebihan dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta melukai puluhan yang lain,’’ imbuhnya.
Sementara itu, sebuah video mengerikan diunggah para aktivis anti-Mursi ke dunia maya. Di dalamnya diperlihatkan sejumlah pendukung Mursi melempar dua pemuda pendukung oposisi dari atas bangunan tinggi di Alexandria. Mereka dilaporkan tewas. Video itu mendapat kecaman luas dari masyarakat. (BBC/afp/cak/c16/tia)
Selasa malam (9/7) waktu setempat, Juru Bicara Presiden Interim Ahmed el-Musalamani menyatakan, pembicaraan terkait dengan penyusunan kabinet baru dimulai Rabu kemarin (10/7) waktu setempat. Menurut dia, sejumlah pos menteri akan ditawarkan kepada partai sayap Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), yang memenangkan pemilu demokratis pertama di Mesir pada 2012. Prioritas kedua akan ditawarkan kepada partai ultrakonservatif Salafis, Partai Nour. Namun, tawaran tersebut dengan tegas ditolak dua partai itu.
Mohamed Kamal, petinggi senior FJP, kepada BBC menyatakan, tidak akan ambil bagian dalam penyusunan kabinet baru itu. ’’Kami tidak akan menerima tawaran posisi apa pun dalam kabinet selama Mursi (mantan presiden Muhammad Mursi) tidak dikembalikan sebagai presiden,’’ ujarnya.
Partai Nour sebelumnya mendukung pelengseran Mursi, namun memutuskan mundur dari proses pemilihan perdana menteri baru. Itu terjadi setelah insiden penembakan di dekat barak militer, Garda Presiden, di mana pendukung Ikhwanul Muslimin yakin Mursi ditahan di sana. Sebanyak 51 orang tewas karena serangan tersebut.
Partai Nour menolak penunjukkan dua calon perdana menteri sebelum akhirnya menerima Beblawi. Mereka beralasan, dua calon tersebut tidak netral. Salah seorang yang ditolak adalah Mohamed ElBaradei yang kemudian ditunjuk sebagai wakil presiden.
Dalam penyusunan kabinet, Beblawi kali pertama bertemu Mohamed el Baradei dan Ziad Bahaa-Eldin, politisi senior partai liberal, kemarin. Beblawi, ekonom yang juga mantan menteri keuangan Mesir, itu menyadari bahwa sangat sulit memenuhi keinginan seluruh rakyat dalam penyusunan kabinet.
’’Akan sulit untuk meraih dukungan seluruh rakyat Mesir dalam pembentukan pemerintah baru ini,’’ jelasnya kepada Reuters. ’’Tentu, kami menghormati opini publik dan berusaha memenuhi harapan masyarakat. Namun, ada waktunya kita harus memilih ketika hanya ada satu alternatif pilihan dan anda tidak bisa memuaskan semua pihak,’’ tegasnya. Bersama keputusan penunjukkan Beblawi sebagai perdana menteri kemarin, ElBaradei, mantan ketua badan atom internasional IAEA, juga ditunjuk sebagai wakil presiden.
Merespons penembakan di dekat barak militer Garda Presiden, lembaga pengawas HAM Amnesti Internasional kemarin menyatakan, telah mengantongi bukti bahwa tentara Mesir melakukan tindakan berlebihan saat menghadapi demonstran. Amnesti lalu menyerukan kepada pemerintah untuk mengendalikan militer demi menghindari ’’bencana’’ lebih jauh.
Klaim tersebut muncul selang dua hari setelah insiden penembakan yang menewaskan 51 orang di dekat barak pasukan elit Garda Presiden. ’’Meski klaim militer menyatakan bahwa demonstran menyerang lebih dulu dalam bentrokan pada Senin (8/7) dan tidak ada wanita serta anak-anak yang menjadi korban, penyelidikan awal kami menunjukkan fakta yang berbeda,’’ terang Deputi Direktur Regional Amnesti Internasional Hassiba Hadj Sahraoui melalui pernyataan resmi.
’’Bahkan, jika demonstran menggunakan kekerasan, respons militer tersebut berlebihan dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta melukai puluhan yang lain,’’ imbuhnya.
Sementara itu, sebuah video mengerikan diunggah para aktivis anti-Mursi ke dunia maya. Di dalamnya diperlihatkan sejumlah pendukung Mursi melempar dua pemuda pendukung oposisi dari atas bangunan tinggi di Alexandria. Mereka dilaporkan tewas. Video itu mendapat kecaman luas dari masyarakat. (BBC/afp/cak/c16/tia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Perwira TNI Terima Medali dari AB Philipina
Redaktur : Tim Redaksi