JAKARTA - Mantan Kapolda Sumbar, H Dasrul Lamsuddin menegaskan pihaknya bersama dengan Tigo Tungku Sajarangan di Kota Padang akan mendeklerasikan berdirinya organisasi kemasyarakatan (Ormas) "Barisan Dubalang Paga Nagari (BDPN)". Deklarasi, kata Dasrul, akan berlangsung di Kota Padang, Sabtu (21/1).
"Berdiri dan dideklarasikannya Barisan Dubalang Paga Nagari hari ini, merupakan respon dari lemahnya manajemen dan komitmen pemerintahan Kota Padang dalam menyikapi gejala dekadensi moral dan etika yang akhir-akhir ini mulai mencemaskan banyak pihak," kata Dasrul Lamsuddin, di Jakarta, Jumat (20/1).
Menurut tokoh masyarakat Minang yang kini berdomisili di Jakarta itu, nyaris tidak ada lagi upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam mengatasi penyakit masyarakat seperti judi, penggunaan narkotika dan sek bebas.
"Paling yang teriak hanya MUI dan LKAAM. Pemko justru terkesan menjadikan berbagai gejala penyakit masyarakat sebagai komoditi politik tanpa berupaya memahami secara esensial guna mengantasi penyakit masyarakat itu," kata Dasrul Lamsuddin.
Contoh terkini soal penyakit masyarakat yang kini mewabah di Kota Padang terkait berdirinya puluhan "tenda biru" dan warung remang-remang disepanjang pantai Kota Padang.
"Barangkali pemandangan itu sesuatu yang menjadi keseharian dari kacamata Pemerintah Kota Padang. Tapi sebagai warga masyarakat, saya sering mendapat kritikan langsung dari sejumlah wisatawan nusantara usai mengunjungi Kota Padang yang rata-rata merasa sangat kecewa dengan kondisi moral Kota Padang akhir-akhir ini," ungkap mantan Ketua Umum Bako IKK Padang di Jakarta itu.
Lebih lanjut, dia juga mengkritisi cara-cara Walikota Padang akhir-ahir dalam membangun komunikasi dengan warga kota. "Sangat-sangat buruk. Kalau ada perbedaan pendapat sebagai ciri egaliter masyarakat Minang, walikota selalu membungkam beda pendapat dengan cara menegaskan bahwa yang jadi walikota itu ada Fauzi Bahar. Karena itu, harus ikut maunya walikota," ungkap Dasrul Lamsuddin.
Sikap itu jelas-jelas hanya sekedar menunjukan arogansi kekuasaan tapi buta akan substansi dan filosofi kekuasaan. Bahkan dari kalangan internal pegawai Pemko sering kita dengar Walikota lebih banyak memaksakan kehendak ketimbang menerima masukan dan saran dari stafnya yang terbilang berpengalaman dalam mengelola institusi sipil, imbuh Dasrul.
Demikian juga halnya dengan Muspida Kota Padang. Menurut Dasrul, terkesan jalan sendiri-sendiri tanpa membuat skala prioritas. "Semua terkesan sibuk dengan rutinitas tanpa memperhatikan dinamika masyarakat yang berkembang dari menit ke menit. Ibaratnya, Kota Padang bergerak tanpa arah. Yang ada hanya berbagai wacana yang teramat sulit untuk dikongritkan karena wacana itu tidak relevan dengan dinamika yang terjadi."
Karena itu, Barisan Dubalang Paga Nagari mencoba untuk memperkuat titik lemah dari kondisi riil Kota Padang hari ini. "Dan penguasa setempat saya harapkan tidak perlu mencurigai niat baik kami dengan berbagai lapisan masyarakat yang merasa prihatin terhadap dekadensi moral yang kini mewabah di Kota Padang."
Terakhir ditegaskannya, Barisan Dubalang Paga Nagari tidak akan berafiliasi dengan partai politik dan kekuasaan manapun. Apalagi ikut-ikut mendukung seseorang untuk jadi walikota atau bupati baik di Sumbar maupun di luar Sumbar.
"Barisan Dubalang Paga Nagari tidak akan latah bermain politik praktis dan ikut-ikutan mendukung siapapun dalam Pilkada baik di dalam maupun di luar Sumbar," tegasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bernuansa Politik, PGRI Tolak Bantuan Gubernur
Redaktur : Tim Redaksi