BANDA ACEH - Dua mantan Panglima bergabung. Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Panglima Kodam Iskandar Muda dan mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf, siap memenangkan Partai Aceh pada Pemilukada 9 April 2012.
Mantan Panglima Kodam IM itu kepada wartawan, Rabu (1/2) menyebutkan, dirinya bergabung dengan Partai Aceh (PA) karena melihat pasangan calon yang diusung PA sangat cocok memimpin daerah berpenduduk 4, 4 juta jiwa itu.
“Saya sudah pensiun, maka tak ada salahnya ingin bergabung dengan PA,” ujarnya yang disambut tepuk tangan sejumlah pengurus dan kader partai lokal itu.
Soenarko yang pernah memimpin Kodam IM selama dua tahun sejak 2008 justru melihatnya lebih jauh kedepan bahwa PA sudah berubah sikap politiknya membangun kembali bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
Katanya, memang dahulu ada perbedaan sikap antara pemerintah dengan GAM. Namun itu semua, katanya, sudah harus dibuang jauh-jauh jangan ingat lagi perbedaan masa lalu, karena manusia bisa saja salah.
Sementara, Muzakir Manaf mengatakan, bergabung Soenarko membuat PA semakin solid. Ini merupakan kehormatan bagi jajaran pengurus dan kader di daerah untuk memenangkan Pemilukada.
Selain itu, PA, kata Muzakir, sudah berkomitmen bahwa tetap bergabung dengan Indonesia dengan satu tujuan yang sama, arah yang sama, dan maksud yang sama yakni NKRI. "Tidak ada niat lagi berpisah, semua ingin membagun Aceh dan Indonesia agar lebih baik," ujarnya.
.
PA Tetapkan Calon Bupati Bireuen
Sementara itu setelah melewati berbagai proses tahapan melalui musyawarah internal, akhirnya DPW PA Bireuen menetapkan H. Ruslan H. Daud dan Ir H. Mukhtar Abda M.Si, sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang diusung partai lokal itu.
Demikian diungkapkan Sekretaris DPW PA Kabupaten Bireuen, Muzakkir Zulkifli dalam temu pers di Sekretariat PA, Rabu (1/2). Penetapan pasangan calon ini dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan.
Keduanya dinilai memiliki kemampuan dan komitmen untuk menata serta membangun Kabupaten Bireuen. Sehingga lima tahun mendatang diharapkan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah, demi mewujudkan rasa keadilan maupun kesejahteraan masyarakat. Terutama memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, serta fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat daerah selama ini. (imj/bah)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Andi Mallarangeng Enggan Gantikan Anas
Redaktur : Tim Redaksi