jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat mendukung upaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengekspos laporan akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga secara terbuka kepada publik.
Mereka menilai laporan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kinerja kementerian dan lembaga yang selama ini dianggap tertutup.
BACA JUGA: Rano Klaim Sudah Ingatkan Ricky
Koordinator Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBWS) Nova Andika mengatakan, hasil laporan akuntabilitas kinerja yang dirilis KemenPAN-RB sudah tepat dilakukan.
Laporan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan MenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kerja Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
BACA JUGA: Diisukan jadi Menteri Utama, Luhut Tersenyum
“Rakyat kan bayar pajak, retribusi, dan itu menjadi gaji bagi aparatur sipil negara dan para pejabatnya. Oleh karena itu, hasil kinerja kementerian yang berupa tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja ASN harus dibuka secara transparan kepada khalayak dan itu menjadi tugas dari Kemenpan RB untuk mengumumkannya secara terbuka,” kata Nova, Kamis (7/1).
Terkait banyaknya kalangan yang menganggap Menteri Yuddy ibarat 'jeruk makan jeruk' atau menyerang menteri lainnya, Nova menilai tuduhan tersebut sangat tidak mendasar. Menurutnya, kalau ada yang mengistilahkan itu artinya menteri atau partai politiknya tidak berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Politikus PDIP Ini Setuju Johan Budi Masuk Istana
”Jangan merasa tersinggung kalau kinerjanya dinilai buruk, untuk apa tersinggung mereka-mereka yang saat ini sudah menjadi pejabat kan sudah professional. Misalnya saja PKB, mereka yang paling banyak komplain seperti Menakertrans dan Menpora. Menurut saya penilaian itu wajar,” kata Nova.
Dukungan terhadap transparansi yang dilakukan Menteri PANRB juga diberikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Klimatologi Politik (LKP) Usman Rachman. Menurutnya, sudah menjadi tugas KemenPAN-RB membuat penilaian terhadap kinerja Kementerian/Lembaga.
“Jadi saya pikir itu normatif. Apakah ada kepentingannya dengan reshuffle? Itu bisa menjadi masukkan bagi presiden sebagai hak prerogatifnya,” kata Usman. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teten Masduki Undang Johan Budi ke Istana, Bakal jadi Jubir?
Redaktur : Tim Redaksi