jpnn.com, BANTEN - Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah ramai diterpa permasalahan nama serta kartu tanda penduduk (KTP) diduga dicatut partai politik (parpol).
Pencatutan nama serta KTP baru diketahui ketika menjelang proses pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.
Ketua Forum Tenaga Honorer Banten Taufik Hidayat mengatakan pencatutan baru diketahui ketika pegawai non-ASN memeriksa data masing-masing.
"Banyak sekali tenaga honorer yang namanya dicatut di berbagai parpol," ucap Taufik kepada JPNN Banten, Jumat (20/9).
"Jumlah sementara kurang lebih ada sepuluh tenaga honorer yang namanya dicatut sebagai anggota parpol. Kami pastikan bisa bertambah," ujar dia.
Pencatutan menjadi anggota parpol, kata Taufik, sangat merugikan tenaga honorer.
Menurutnya, hal itu bisa berdampak kepada masa depan para tenaga honorer yang sedang berjuang menjadi PPPK.
"Sudah pasti sangat berpengaruh bisa gagal untuk pendaftaran menjadi PPPK," tuturnya.
Kini kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran tenaga honorer yang namanya dicatut.
"Mereka (tenaga honorer) pada panik, apalagi pendaftaran PPPK tinggal sebentar lagi akan dibuka," ungkapnya.
Taufik membeberkan beberapa parpol yang kedapatan mencatut, di antaranya Partai Golkar, PKB, NasDem, Gerindra, dan PSI.
"Honorer yang namanya dicatut terdiri dari tenaga kesehatan, teknis, dan guru," kata dia. (mcr34/jpnn)
BACA JUGA: Wahai Honorer, Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu, Anggaran Sudah Disiapkan
Redaktur : Natalia
Reporter : Abdul Malik Fajar