Mardani Maming Dicekal KPK, Sekjen PDIP Buka Suara

Senin, 20 Juni 2022 – 20:47 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan tim hukum partainya akan melakukan pengkajian dan pencermatan terkait pencekalan terhadap koleganya di partai Mardani H.Maming oleh KPK di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/6) Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan tim hukum partainya akan melakukan pengkajian dan pencermatan terkait pencekalan terhadap koleganya Mardani H.Maming oleh KPK. 

Dia mengaku baru mendapatkan informasi pencekalan terhadap pria yang menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dari media massa.

BACA JUGA: Haul Soekarno Ke-52, PDIP Gelar Doa Bersama Libatkan Seluruh Umat Beragama

"Saya baru dapat informasi dari media, sehingga tim hukum dari PDI Perjuangan baru melakukan pencermatan, kajian terkait dengan hal tersebut," kata Hasto kepada wartawan, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/6).

Dia menyebutkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan kadernya untuk tidak melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

BACA JUGA: Pasangan Suami Istri Meninggal Dunia di Parit, Kondisinya Mengenaskan, Anda Kenal?

"Sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena memang masih perlu mempelajari secara mendetail pada persoalan tersebut yang dilakukan oleh tim hukum kami," ucap Hasto.

KPK sendiri telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar mencegah Mardani H. Maming untuk bepergian ke luar negeri.

BACA JUGA: Kapolres Mengucapkan Terima Kasih Kepada 9 Personel, Ada Kompol Sunarso

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kasus dugaan suap izin usaha pertambangan sudah masuk tahap penyidikan. Namun, dia merahasiakan nama para tersangka.

"Secara resmi belum kami umumkan karena seperti yang kawan-kawan tahu, kami akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan, tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka," ujar Alex saat dikonfirmasi, Senin (20/6).

Terpisah, pihak Imigrasi membenarkan adanya permintaan KPK untuk mencegah mantan Bupati Tanah Bumbu itu bepergian ke luar negeri.

"(Dicegah sebagai) tersangka," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dikonfirmasi.

Achmad tidak bisa menjelaskan lebih lanjut informasi terkait alasan pencegahan itu.

Pasalnya informasi itu menjadi kewenangan KPK.(mcr8/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Atlet, Pelatih, dan Anggota KONI Sumsel Geruduk Kantor Gubernur


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler