JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengatakan, persoalan santet yang masuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perlu didalami lagi. Bahkan, Martin berharap santet tidak sampai masuk dalam UU.
Pasalnya, menurut Martin, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa serta hakim akan kesulitan untuk menerapkan hukumnya. "Karena membuktikannya susah," kata Martin kepada wartawan, Kamis (21/3).
Martin juga menyebutkan bahwa masyarakat juga masih terpecah dalam menyikapi soal santet. Sebagian mengakui adanya santet, sedangkan sebagian lagi tidak mempercayainya benar-benar ada.
"Kalau kita merumuskan suatu tindak pidana dalam KUHP, tentu harus memiliki dasar dan fakta yang kuat," terang anggota Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut.
Itu sebabnya, Martin akan bertanya terlebih dahulu mengenai apa alasan pemerintah memasukkan santet dalam rancangan KUHP yang telah diajukan ke DPR. "Naskah akademisnya sangat perlu kita dalami nanti," tandasnya
Revisi KUHP saat ini tengah dibahas Komisi III DPR. Pada pasal 293 tercantum prihal kekuatan gaib sebagai berikut. Di ayat (1) dinyatakan, "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."
Ayat (2), "Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)." (gil/jpnn)
Pasalnya, menurut Martin, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa serta hakim akan kesulitan untuk menerapkan hukumnya. "Karena membuktikannya susah," kata Martin kepada wartawan, Kamis (21/3).
Martin juga menyebutkan bahwa masyarakat juga masih terpecah dalam menyikapi soal santet. Sebagian mengakui adanya santet, sedangkan sebagian lagi tidak mempercayainya benar-benar ada.
"Kalau kita merumuskan suatu tindak pidana dalam KUHP, tentu harus memiliki dasar dan fakta yang kuat," terang anggota Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut.
Itu sebabnya, Martin akan bertanya terlebih dahulu mengenai apa alasan pemerintah memasukkan santet dalam rancangan KUHP yang telah diajukan ke DPR. "Naskah akademisnya sangat perlu kita dalami nanti," tandasnya
Revisi KUHP saat ini tengah dibahas Komisi III DPR. Pada pasal 293 tercantum prihal kekuatan gaib sebagai berikut. Di ayat (1) dinyatakan, "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."
Ayat (2), "Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga)." (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waduh...Penari Striptis Bisa Dibui 10 Tahun
Redaktur : Tim Redaksi