JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan terjadinya aksi mematikan telepon selular oleh sejumlah pejabat di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disaat DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat diterjang Banjir.
Padahal kata Marzuki, perlunya dia mengontak sejumlah pejabat BNPB untuk menyampaikan langsung sejumlah daerah bencana banjir yang hingga kini sama sekali belum mendapatan pertolongan.
"Beberapa kali saya telpon sejumlah pejabat BNPB untuk menyampaikan kondisi yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Tapi semua sia-sia karena tidak satu pun diantara pejabat BNPB yang mengaktifkan telepon genggamnya," kata Marzuki Alie, di sela-sela mendatangi korban banjir di wilayah Kampung Sukamulya, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (19/1).
Menurut Marzuki, kalau para pejabat BNPB berhalangan menerima informasi, mestinya alat komunikasi mereka tetap hidup dan beri kewenangan asisten untuk meresponnya.
"Sulit bagi sayang memahaminya, seorang pimpinan DPR saja tak bisa berkomunikasi dengan pejabat BNPB di saat situasi bencana banjir ini. Bagaimana dengan rakyat," tanya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Lagi pula lanjut dia, dari sisi waktu tidak lagi saatnya bagi pejabat BNPB untuk mematikan alat komunikasi karena korban banjir butuh pertolongan dalam mengatasi situasi sulit di lapangan lebih penting. "Warga butuh bantuan," tanya Ketua DPR.
Padahal sejak dari awal pendirian BNPB ini, DPR sangat berharap lembaga ini bisa bekerja secara profesional, kreatif dan adaptatif serta dinamis. Akhir-akhir ini, menurut Marzuki, BNPB mulai melihatkan karakter negatif birokrat Indonesia berupa feodalistis, lalu minta dilayani kalau ke daerah-daerah dan lebih banyak ngomong daripada bekerja.
Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait tidak kunjung datangnya bantuan, Ketua DPR malah tidak merasa heran.
"Tadi kan sudah saya ungkap, pimpinan DPR saja tidak bisa berkomunikasi dengan pejabat BNPB sekedar menyampaikan keluhan masyarakat. Apalagi masyarakat?" tandas Marzuki. (fas/jpnn)
Padahal kata Marzuki, perlunya dia mengontak sejumlah pejabat BNPB untuk menyampaikan langsung sejumlah daerah bencana banjir yang hingga kini sama sekali belum mendapatan pertolongan.
"Beberapa kali saya telpon sejumlah pejabat BNPB untuk menyampaikan kondisi yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Tapi semua sia-sia karena tidak satu pun diantara pejabat BNPB yang mengaktifkan telepon genggamnya," kata Marzuki Alie, di sela-sela mendatangi korban banjir di wilayah Kampung Sukamulya, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (19/1).
Menurut Marzuki, kalau para pejabat BNPB berhalangan menerima informasi, mestinya alat komunikasi mereka tetap hidup dan beri kewenangan asisten untuk meresponnya.
"Sulit bagi sayang memahaminya, seorang pimpinan DPR saja tak bisa berkomunikasi dengan pejabat BNPB di saat situasi bencana banjir ini. Bagaimana dengan rakyat," tanya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Lagi pula lanjut dia, dari sisi waktu tidak lagi saatnya bagi pejabat BNPB untuk mematikan alat komunikasi karena korban banjir butuh pertolongan dalam mengatasi situasi sulit di lapangan lebih penting. "Warga butuh bantuan," tanya Ketua DPR.
Padahal sejak dari awal pendirian BNPB ini, DPR sangat berharap lembaga ini bisa bekerja secara profesional, kreatif dan adaptatif serta dinamis. Akhir-akhir ini, menurut Marzuki, BNPB mulai melihatkan karakter negatif birokrat Indonesia berupa feodalistis, lalu minta dilayani kalau ke daerah-daerah dan lebih banyak ngomong daripada bekerja.
Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait tidak kunjung datangnya bantuan, Ketua DPR malah tidak merasa heran.
"Tadi kan sudah saya ungkap, pimpinan DPR saja tidak bisa berkomunikasi dengan pejabat BNPB sekedar menyampaikan keluhan masyarakat. Apalagi masyarakat?" tandas Marzuki. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki: BNPB Jangan Rapat Melulu
Redaktur : Tim Redaksi