jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan sejak menjadi Ketua DPR, pihaknya telah membuat aturan baru bagi tim DPR pengawas penyelenggaraan Haji untuk tidak menggunakan fasilitas pengawasan yang ditawarkan atau yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Saya memastikan semua tim pengawas Haji yang berasal dari DPR dibiayai oleh kesekjenan DPR. Semua ada buktinya," kata Marzuki Alie, menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya dugaan aliran dana Haji dari Kemenag ke sejumlah anggota DPR, Senin (26/5) malam.
BACA JUGA: Secara Matematika Kiai NU Lebih Banyak ke Jokowi-JK
Kalau ada di antara tim pengawas Haji DPR yang diduga menerima aliran dana penyelenggaraan Haji atau menerima fasilitas pengawasan dari Kemenag, menurut Marzuki Alie, itu jadi tanggung jawab masing-masing anggota DPR. "Secara kelembagaan, DPR telah memberikan semua fasilitas pengawasan," tegas Marzuki Alie.
Dikatakannya, pengawasan Haji oleh DPR mulai dari keberangkatan dan kembali ke Tanah Air dilaksanakan secara mandiri tanpa bantuan Kemenag. "Tim pengawasan Haji DPR bekerja mandiri. Hal-hal teknis menyangkut perjalanan dibantu oleh agen perjalanan profesional dan tidak rekanan Kemenag," tegasnya.
BACA JUGA: Kepala Daerah Asal PDIP Harus Total Menangkan Jokowi-JK
Demikian juga akomodasi dan transportasi yang diperlukan di daerah-daerah penyelenggaraan Haji dan pemukiman calon Haji, menurut Marzuki juga diupayakan mandiri dengan cara menyewa hotel dan kendaraan sesederhana mungkin dan jauh dari bermewah-mewah.
"Kesekjenan DPR hanya menyediakan anggaran untuk hotel bintang dua dan rental kendaraan untuk keperluan tim," ungkapnya.(fas/pnn)
BACA JUGA: Antisipasi Anarkis Saat Pilpres, TNI AD Lakukan Pemetaan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Konga Bakal Dipindah dari Haiti ke Afrika Tengah
Redaktur : Tim Redaksi