Marzuki Tak Setuju Banggar Dianggap Biang Korupsi

Kamis, 21 Maret 2013 – 18:48 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie mengakui bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memang menjadi salah satu ajang untuk kongkalikong masalah anggaran APBN. Karenanya, Marzuki menyatakan bahwa Banggar DPR harus diperbaiki.

"Itu faktanya seperti itu, saya mau tak mengakui, tapi faktanya begitu. Yang terungkap di persidangan kan seperti itu. Ada kerjasama antara kementerian dan Banggar. Jadi fakta inilah yang merupakan permasalahan kita dan itu harus kita benahi," terang Marzuki di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

Meski begitu Marzuki tidak menyetujui ide dari sejumlah pegiat antikorupsi yang meminta Banggar dibubarkan. Bahkan, para aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara sudah mengajukan permohonan judicial review undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD (MD3) dan UU Keuangan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (8/3) lalu. Pengajuan judical review itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pencurian uang APBN yang dilakukan politisi di DPR RI melalui Banggar.

Namun menurut Marzuki, Banggar tidak melanggar. Sebab, permainan dalam Banggar itu dilakukan oleh oknum-oknum anggota DPR.

"Saya kira banggar itu enggak melanggar kok, hanya memang perlu disempurnakan. Korupsi itu tidak satu pihak. Kan sudah saya sampaikan korupsi di banggar itu karena ada kongkalikong dengan pihak eksekutif. Lah ini mata rantai pertama yang harus diputus," tegas Marzuki.

Banggar, lanjut Marzuki, tetap diperlukan untuk sinkronisasi hasil dari komisi-komisi. Pasalnya, komisi di DPR bersifat sektoral, sehingga harus ada pihak lain yang membantu menyatukan hasil pembicaraan anggaran di setiap komisi.

Marzuki juga menyarankan,  sebaiknya di Banggar ada perubahan alokasi anggaran. Menurutnya, setiap alokasi dana harus dengan persetujuan komisi-komisi di DPR, sehingga  mata rantai korupsi dan kongkalikong bisa diputus.

"Jangan seenaknya saja mengalokasikan, termasuk adanya optimalisasi. Dana optimalisasi itu apa sebaiknya dikembalikan ke Kemenkeu untuk mengurangi defisit anggaran atau nanti dikembalikan ke komisi-komisi untuk dialokasi kembali kepada proyek-proyek atau program yang belum bisa dilaksanakan. Kita harus memutus mata rantai kongkalikong," pungkasnya. (flo/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Disosialisasikan Lewat Kegiatan Sosial

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler