JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa sistem pendanaan partai yang diatur dalam UU Partai Politik harus diubah. Alasannya, ketentuan di UU Parpol masih memiliki celah untuk diakali sehingga parpol bisa mencari dana ilegal.
"Pendanaan partai tidak clear. UU bagus, tapi mimpi (untuk diterapkan)," kata Marzuki dalam acara press gathering wartawan parlemen di Anyer, Banten, Minggu (15/7).
Marzuki pun menjelaskan alasan dirinya menyebut ketentuan pendanaan partai di UU Parpol hanya mimpi belaka. Pendanaan yang diibaratkan mimpi oleh Marzuki itu terutama mengenai iuran anggota.
Dia mencontohkan, Partai Demokrat mempunyai 10 juta kader yang punya kartu anggota tiba-tiba disuruh iuran. "Mau tidak? Mimpi kali kan? Undang-undang bagus bunyinya, tapi implementasi tidak ada. Pasal itu cantik, tapi tidak realistis," bebernya.
Marzuki juga menyebut ketentuan di UU Parpol tentang sumber dana partai dari sumbangan yang tidak mengikat. "Saya mau tanya, siapa mau nyumbang tapi tidak mengikat? Ada tidak pengusaha mau nyumbang tapi tidak mengikat?" ujarnya.
Dipaparkannya, struktur partai kadang lebih besar daripada struktur organisasi pemerintahan. Padahal di sisi lain partai juga perlu pembinaan kader dari pusat hingga daerah. Tentu saja, kata Marzuki, pembinaan kader membutuhkan dana besar.
Contoh lain ketika partai harus tampil saat terjadi bencana alam. "Duitnya dari mana? Akhirnya apa, maksa. Itu yang terjadi," jelasnya.
Karenanya mantan Sekjen Partai Demokrat itu berupaya mendorong revisi atas UU Parpol. Misalnya, anggota DPR diizinkan merangkap untuk mencari penghasilan lalin dari bisnis yang legal.
"Biar bisnis cari uang benar. Nantinya usaha itu boleh diperiksa BPK dan lembaga independen lain," katanya.
Selian itu Marzuki juga mendorong agar partai diizinkan berbisnis. Daripada lahan diserahkan ke pengusaha asing, lanjutnya, lebih baik dikelola parpol.
"Kalau itu dilakukan ada perubahan. Kalau tidak, mimpi kita. Partai dituntut kerja, membina kader dan sebagainya. Tapi, duitnya tidak dipikirkan. Kapan kita mau baik, kalau tidak realistis," jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Abaikan Suara Tionghoa, Lembaga Survei Salah Prediksi
Redaktur : Tim Redaksi