jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19) dan masalah kesejahteraan rakyat.
Di antara rekomendasi yang disampaikan Ketua FPD DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, pemerintah harus memastikan validasi transparansi data secara berkala serta melakukan public report terkait update wabah virus corona terkini.
BACA JUGA: Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana Sempat Pimpin Kongres Demokrat
Kemudian, mendorong terus terciptanya kolaborasi, koordinasi, dan aksi tanggap, cepat, tepat antara pemerintah pusat dan daerah dengan seluruh stakeholder termasuk komunikasi di tingkat pemimpin dunia.
Terkait ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Demokrat menyinggung soal BLT (Bantuan Langsung Tunai) maupun Program Keluarga Harapan/PKH plus untuk masyarakat.
"Fraksi Partai Demokrat mendukung pemerintah untuk melakukan refocusing program untuk kesehatan rakyat, BLT, PKH Plus dan atau program jaring sosial lainnya, dan relaksasi sektor usaha termasuk UMKM yang terdampak," ucap Ibas dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Selasa (24/3).
Selain itu, fraksi partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini juga mengusulkan agar pemerintah tetap menjaga distribusi alat kesehatan, ketahanan logistik, hingga daya beli masyarakat agar ekonomi tetap bergerak.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Maaf, Maaf, Maaf
Terakhir, Demokrat mengusulkan kepada pemerintah untuk mengajukan APBN Perubahan tahun 2020, demi terciptanya target asumsi yang sesuai dan fiskal Indonesia yang sehat, prudent, dan transparan untuk refocusing program di tengah wabah Covid-19.
Ibas menambahkan, fraksinya akan terus berupaya membantu dan memberi solusi agar tekanan dalam ketidakpastian ini dapat berlalu, dan wabah virus corona hilang. Di sisi lain, perekonomian bangsa membaik dan kehidupan sosial kembali normal.
Diketahui, berdasarkan data di laman covid19.go.id per 23 Maret 2020, sebanyak 49 orang dari total 579 pasien positif Covid-19 di Indonesia, meninggal dunia. Angka itu terus bergerak sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret lalu.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam