jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, masyarakat perlu paham, bahwa Pertamax bukan jenis produk bersubsidi.
Hal ini membuat harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang diperuntukkan bagi kalangan mampu tersebut, sepenuhnya mengikuti pergerakan harga pasar.
BACA JUGA: Medina Zein Ditetapkan jadi Tersangka, Kasusnya Soal...
“Jadi, kalau memang harganya naik, itu sepenuhnya corporate approach. Tidak bisa diintervensi dan harus dimaklumi semua pihak, termasuk juga pemerintah," tutur Tulus.
Terlebih, pemerintah sudah mengakui harga keekonomian Pertamax sangat tinggi. Oleh karena itu, harus dipahami jika harga Pertamax memang perlu penyesuaian.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, 3 Kulkas Baru Toshiba Siap Dirilis
“Memang wajar. Tinggal kemudian, bagaimana penyesuaian tersebut bisa dilakukan dengan baik dan benar, sehingga bisa diterima dengan baik juga oleh masyarakat,” ujar Tulus.
Yang harus menjadi perhatian, lanjut Tulus, adalah seberapa besar dukungan pemerintah di lapangan.
BACA JUGA: Sindir Para Crazy Rich yang Suka Pamer, Melanie Subono Enteng Bilang Begini
Dalam hal ini, agar Pertamina tidak menjadi pihak yang dipersalahkan jika ke depan, terdapat ketidakpuasan atau tantangan dari masyarakat.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah mengalihkan pengumuman kenaikan harga Pertamax dari Pertamina kepada Kementerian ESDM.
"Jadi, jangan karena ini corporate approach, lalu Pertamina ditinggalkan dan terjepit di tengah. Pemerintah harus ambil action, misalnya ‘pasang badan’ untuk pengumumannya agar Pertamina tidak diserang. Atau, kalau pemerintah tidak cukup berani, ya tinggal bayar selisih antara harga jual dan harga keekonomian. Dengan begitu, jadi fair untuk semua," tegas Tulus.
Di pasaran, harga Pertamax juga jauh lebih murah dibandingkan BBM SPBU swasta.
Shell misalnya, menjual Shell Super (RON 92) dengan harga Rp 12.990 per liter, di Jakarta, Pertamax masih dijual Rp 9.000 per liter.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy