jpnn.com - JAKARTA - Bagi-bagi kursi kekuasaan kepada para timses, parpol pendukung, dan relawan merupakan hal lumrah di jagat politik.
Jadi tidak mengherankan jika banyak timses Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 kebagian komisaris di berbagai perusahaan BUMN, kementerian, kepresidenan dan lain-lain.
“Masalah seperti ini sering pula disebut sebagai matematika politik. Bahkan untuk pembagian Kepala BIN sampai ini belum selesai, masih ditunggu siapa yang bakal kebagian. Namun yang menjadi persoalan apakah orang yang mendapat jabatan tersebut itu memenuhi kapasitas atau tidak?” ucap Anggota DPD Provinsi Bali Gede Pasek Suardika kepada INDOPOS (grup JPNN) kemarin (3/4).
Menurut Pasek, pasti ada ‘take and give’ dalam pembagian jatah komisaris tersebut untuk melanggengkan kekuasaan. “Di mana nanti kembali ada kompetisi dalam Pilpres 2019. Maka pundi-pundi itu bisa dimanfaatkan kembali,” jelas dia.
Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh BUMN itu harus diawasi dengan ketat, karena angkanya sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah sehingga pajaknya pun sangat besar.
BACA JUGA: Pastikan Tidak Ada Deal Golkar Kubu Agung dengan KIH
“Apalagi pemerintah terus menyuntik modal untuk BUMN tersebut melalui APBN ratusan triliunan rupiah,” ujar Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD itu.
Politik transaksional di Indonesia diakui Pasek memang sulit dihindari, karena ketika terjun ke daerah yang ditanya masyarakat adalah uang, dana, proposal, dan sebagainya. Sehingga kalau tidak kuat menghadapi fakta tersebut, maka banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. “Jadi, wajar kalau banyak anggota DPR dan DPRD yang tersangkut hukum,” ulasnya. (fdi)
BACA JUGA: Menteri Yuddy: Saya Tidak Cemburu...
BACA JUGA: Menurut JK, Lebih Murah Kasih DP Mobil
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Lupa ya, Malam Nanti Gerhana Bulan Penuh
Redaktur : Tim Redaksi