jpnn.com, JAKARTA - Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan usulan Presiden Joko Widodo agar menunda pengesahan RKUHP.
Masinton pun berpendapat selama masa penundaan itu, DPR bersama pemerintah menyosialisasikan RKUHP kepada masyarakat.
BACA JUGA: PSI Menolak Keras Ketentuan soal Hukum Adat di RKHUP
"Saya berpendapat agar dalam masa penundaan ini baiknya DPR bersama pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait pasal-pasal krusial yang sedang dipersoalkan oleh masyarakat," kata Masinton, Jumat (20/9).
Dia mengatakan DPR tentunya wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang dari masyarakat terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP. Ia berpendapat DPR bersama pemerintah bisa melanjutkan pembahasan pada periode DPR RI 2019-2024 dengan mekanisme carry over.
"Atau melanjutkan pembahasan RKUHP tanpa harus mengulang dari awal kembali," kata Masinton. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy