jpnn.com - JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan dimana-mana pelabuhan adalah objek vital strategis negara. Karena itu, menurut Masinton, pelabuhan harus dilindungi dengan cara mencurahkan seluruh energi bangsa ini untuk mempertahankannya agar tidak jatuh ketangan asing.
“Pelabuhan itu objek vital strategis dan karenanya harus dilindungi. Lalu ada pihak-pihak akademisi yang membela ketika Pansus Pelindo II berproses di DPR, sama yang gitu-gitu kita sudah lama dibohongi antek-antek,” kata Masinton Pasaribu, di Pressroom DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (29/10).
BACA JUGA: Lengser jadi Menteri, Andrinof Dapat Jatah Ini dari Menteri Rini
Mereka, lanjutnya, melegitimasi PT Pelindo II. “Mohon maaf nih. Ada yang namanya Rhenald Kasali, saya tuduh saja langsung. Orang nggak jujur. Dia tidak menjelaskan bahwa posisinya sebagai konsultan di sana (Pelindo, red), melalui rumah perubahan,” tegas politikus PDI Perjuangan ini.
Dia menjelaskan, pada tahun 2012 ada kontraknya senilai Rp16 miliar dari Pelindo. “Artinya bagaimana saya menjelaskan ini. Saya tidak benci Rhenald Kasali. Tapi bagaimana kita menjelaskan bahwa ini sedemikian canggihnya, digunakan akademisi intelektual yang sesungguhnya tidak menjelaskan posisinya,” terang Masinton.
BACA JUGA: Asap Masih Menyelimuti, Baru Tujuh Bandara Ini yang Normal Beroperasi
Dia, kata Masinton, melegetimasi tindakan kejahatan itu yang berlangsung bertahun-tahun tadi.
“Pansus dicela, bandit dibela. Apa mau begini? Bandit kok, saya meyakini bahwa itu bandit. Benar lho, dan saya bertanggungjawab, saya berkali-kali dilaporkan, dan apa yang saya katakan berkaitan dengan Rhenald Kasali, tidak ada bantahan itu? Karena fakta yang kita sampaikan. Kontraknya ada,” ungkap anggota Komisi III DPR RI ini.
BACA JUGA: Ssst... JK Diam-diam Ketemu KMP
Opini yang dibangun untuk melemahkan Pansus Pelindo II DPR RI ini, menurut Masinton dikemas dengan sangat luar biasa.
“Akademisi dibayar, cuma tidak jujur, seakan-akan menulis itu sebagai akademisi yang punya integritas. Kita tidak larang orang bela siapa. Tapi harus jelas posisinya sebagai konsultan atau akademisi. Kalau sebagai konsultan, tulis konsultan. Sehingga opininya tidak menyesatkan orang,” pungkas anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bekas Anak Buah Ahok Didakwa Merugikan Negara Rp 81 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi