jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terhadap status penarikan Kartu Sulteng Sejahtera milik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Rusdy Mastura-Ma'mun Amir nampaknya tak berbanding lurus dengan keinginan masyarakat.
Banyak masyarakat enggan KSS yang sudah dimiliki saat ini ditarik kembali sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Bawaslu beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Hasil Survei Charta Politika: Rusdy-Ma’mun Unggul 53,8 persen
Hal tersebut dilontarkan Ketua Loyalis Rusdy Mastura - Ma'mun Amir (Lentera), Muhammad Farno.
Menurutnya banyak masyarakat yang sudah mendapat KSS tidak bersedia untuk ditarik kembali.
BACA JUGA: Suami Jadi TKI di Malaysia, Istri Malah Bikin Video Mesum, Viral, Heboh!
Beragam alasan menghiasi setiap kali dia mencoba untuk melaksanakan surat edaran dari Bawaslu.
Salah satunya, dia melanjutkan, karena masyarakat percaya KSS merupakan jawaban dari persoalan perekonomian sehari-hari.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Bubarkan 10 Lembaga, Berikut Daftarnya
Sehingga membuat banyak masyarakat yang enggan kartunya ditarik kembali.
"Fakta sebenarnya di masyarakat kami menemukan banyak yang tidak ingin KSS-nya ditarik. Terutama masyarakat yang terang-terangan mendukung Rusdy-Ma'mun," jelas Farno dalam siaran pers di Kota Palu, Sulteng.
Lebih lanjut, hal serupa ternyata tidak hanya terjadi di satu Kota Palu saja. Akan tetapi, dia menambahkan, kondisi demikian juga ditemukan di Kabupaten Sigi serta Kabupaten Donggala.
"Banyak sudah terjadi bukan hanya di Kota Palu yang menjadi basis Rusdy-Ma'mun. Akan tetapi juga ada di wilayah lainnya," terang Farno.
Meski begitu dirinya tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KSS hanya mengalami persoalan administrasi semata.
Jadi bukan persoalan program yang mengindikasikan kebohongan.
Sekali lagi dia menegaskan, ke depan bila mendapat kepercayaan memimpin Sulteng. Dirinya yakin Rusdy-Ma'mun pasti akan merealisasikan semua program utama yang ada di dalam KSS.
"Banyak masyarakat yang mengerti permasalahan KSS ini karena hanya soal administrasi saja. Semua program prioritasnya pasti dijalankan nantinya," pungkasnya. (rdo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha