jpnn.com, PAPUA - Tim Koalisi Papua Bangkit (KPB) II yang mengusung pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) dalam Pilkada Papua 2018 menyesalkan pernyataan elit PDIP seputar hasil sementara perhitungan suara.
Pasalnya, ada elite PDIP yang mengklaim pasangan yang dijagokannya yakni Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae (JOSUA) sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023.
BACA JUGA: Baru Unggul Hitung Cepat, Calon Kada Jangan Terlalu Larut
Ketua Tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II, Mathius Awoitauw menuding pernyataan tersebut sangat terburu-buru dan menyesatkan masyarakat Papua.
Pasalnya, proses penghitungan suara masih berlangsung bahkan sebagian besar masih pleno di tingkat PPD.
BACA JUGA: LSI Denny JA Umumkan Presentasi Kemenangan 10 Provinsi
“Yang terjadi adalah perhitungan cepat lewat portal KPU. Data terakhir yang kami peroleh baru 19,19 persen, jadi masih ada 80 sekian persen TPS yang belum masuk, termasuk jumlah suara sah yang masuk,” ujar Mathius yang didampingi Sekertaris Koalisi, Kusmanto, Sekretaris DPD Demokrat Papua, Carolus Bolly dan perwakilan koalisi lainnya dalam konferensi pers di Jayapura, Sabtu (30/6).
Untuk menghindari klaim tersebut, dia meminta perhitungan cepat yang dirilis melalui portal resmi KPU harus terus diperbaharui.
BACA JUGA: Ini Dua Sosok Pimpinan Kelompok Pengacau Pilkada di Papua
Pihak KPU, kata dia, harus bekerja secara profesional dengan seadil-adilnya agar semua data yang dinaikkan bisa dihitung secara keseluruhan.
“Ini penting karena terkait dengan kepercayaan kepada lembaga penyelenggara. Kami hanya berharap kepada KPU bahwa data itu terus di-update karena data pembanding kita jauh berbeda,” imbuhnya.
Pernyataan tegas juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII. Dalam siaran pers Partai Demokrat, Hinca membantah pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dinilainya terlalu cepat dan tergesa-gesa mengklaim jagoannya menang.
Padahal, pernyataan itu merujuk pada data sumir yang dirilisnya berdasarkan hanya 19.9% jumlah TPS yg setara dengan 1000-an TPS dari 9.200 TPS. Dari 19,9 % TPS itu baru diunggah 404.269 suara.
Justru, kata Hinca, sementara data yang real dicatat di pusat tabulasi data Partai Demokrat sudah dihitung 1.110.612 suara yang masuk.
Malah menurut Hinca, data perolehan suara sementara Pilgub Papua 2018 sampai dengan 29 Juni 2018 pukul 23.15 WIT, yang dicatat secara real di Pusat Data Tabulasi DPD Partai Demokrat paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal meraih suara 727.300 (65,49 %).
Sedangkan paslon Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae meraih 383.312 (34,51 %). Sumber data ini dicatat real dari Bidang Saksi Tim LUKMEN. Saat ini, suara masih terus dihitung dengan sisa suara 2.300.695 yang belum masuk.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya mempercayai hasil penghitungan sementara dan menjadikannya sebagai dasar mengklaim kemenangan sepihak oleh pasangan tertentu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Hasil penghitungan suara yang real adalah setelah dilakukan pleno berjenjang oleh penyelenggara. Hingga saat ini KPU sebagai penyelenggara belum mengeluarkan hasil secara keseluruhan. Oleh karena itu bila ada informasi dari pihak manapun soal hasil penghitungan suara sebaiknya tidak perlu disikapi secara berlebihan,’’ kata Tarwinto.
Terkait penghitunga suara sementara yang di rilis di portal resmi KPU, Tarwinto mengakui itu adalah portal resmi KPU.
Namun, rakyat harus cerdas bahwa data yang masuk baru sekian TPS. Oleh karena itu, jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk klaim sepihak dari pasangan tertentu.
“Hasil portal resmi KPU kan persentasenya kan masih sedikit, belum sepenuhnya hasil semua TPS. Kemenangan bisa diklaim bila scan cepat sudah 100 persen. Bahkan bisa saja terjadi kesalahan dan baru akan diperbaiki dan disesuaikan dengan hasil rekapan tingkat distrik,” tegasnya.
Menelisik Pilkada Papua, dinamikanya sangat berbeda dengan wilayah lain Indonesia. Di Papua masih menggunakan Noken dalam proses pencoblosan terutama di sebagian besar wilayah Pegunungan Papua. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengaku sebagai sebuah kearifan lokal.
Sebagian besar wilayah Pegunungan yang menggunakan Noken adalah kabupaten, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Lany Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo bahkan Jayawijaya sebagai kota tertua di wilayah Pegunungan juga masih ada kampung-kampung yang memggunakan Noken.
Sementara wikayah pesisir Papua aalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke, Asmat, Mappi, Boven digul, Nabire, Biak, Supriori dan Kepulauan Yapen.
Menurut data KPU dari 3,4 juta DPT di Papua yang tersebar di 9222 TPS, paling banyak di wilayah Pegunungan, dengan persentase antara 60-65 persen. Rata-rata DPT di kabupaten Pegunungan Papua di atas 100-an ribu.
Anggota DPR Papua Tanwi Long menambahkan pernyataan dini sejumlah pihak sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur tanpa adanya penghitungan suara secara keseluruhan sangat menyesatkan dan meresahkan warga Papua.
Dia meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi penghitungan oleh KPU sebagai penyelenggara
“Papua itu beda dengan daerah lain Indonesia, letak geografisnya yang sulit dan susah dijangkau terutama di wilayah Pegunungan menjadi salah satu kendala proses penghitungan belum bisa dilaksanakan secara cepat. Jadi kalau ada klaim sudah memenangkan Pilkada hanya dengan dasar belasan persen hasil penghitungan, itu hanya menciptakan keresahan,’’ ucapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya sejumlah media nasional Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang diusung PDIP menang di enam provinsi itu murni kader partai. Di antaranya adalah Ganjar Pranowo yang merupakan cagub Jawa Tengah, I Wayan Koster (cagub Bali), Barnabas Orno (cawagub Maluku), dan Papua Jhon Wempi Wetipo (cagub Papua).
Hal senada dikatakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari, Rabu (27/6/2018).
“Dari 17 Pilgub, PDI Perjuangan menang di 6 provinsi (35%), Bali, Jateng, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Sulsel. Di 6 provinsi tersebut terdapat 4 kader partai yang menjadi gubernur dan 3 kader jadi wakil gubernur,” kata Eva. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tips Menjaga Kesehatan Jiwa Setelah Kalah di Pilkada
Redaktur & Reporter : Natalia