jpnn.com, MANGGARAI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menteri dan kepala daerah menggelar rapat membahas pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo, di Hotel Plataran Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/1).
Pertemuan itu sejalan dengan pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo yang bersegmen super premium, yang akan dimulai awal 2020. Di forum tersebut Jokowi menekankan tentang pentingnya penataan kawasan.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Ibu Negara ke Labuan Bajo
"Kita ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan. Oleh Karena itu, kita perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan," ujar Jokowi.
Dalam rapat itu, Jokowi menyampaikan 5 zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Kelimanya adalah Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung.
BACA JUGA: Berlayar Pakai Kapal Phinisi, Jokowi Menikmati Matahari Terbenam di Labuhan Bajo
"Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah yang menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo," katanya.
Selain penataan kawasan, Jokowi juga meminta agar masalah infrastruktur diperhatikan. Dia ingin mulai awal tahun ini landasan pacu dan terminal bandara segera dimulai.
BACA JUGA: Bukan Sandiaga, Dua Tokoh Ini Lebih Berpeluang Jadi Penerus Jokowi?
Terkait sumber daya manusia (SDM), Jokowi meminta agar kompetensi masyarakat benar-benar disiapkan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.
Jokowi juga meminta Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat, mentuntaskan banyaknya tanah sengketa di Labuan Bajo. "Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki," katanya.
Untuk kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo, dia meminta semuanya teregistrasi dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Untuk kebersihan, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memulai gerakan pembersihan sampah yang mengotori laut, pantai, serta penyiapan infrastruktur pembuangan sampah.
Selain itu, masalah ketersediaan air baku yang dikeluhkan pengusaha perhotelan juga harus dipenuhi oleh Kementerian PUPR.
Instruksi lainnya, Jokowi meminta keamanan para wisatawan juga harus diperhatikan dengan menyiapkan suatu organisasi yang terdiri atas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin keamanan wisatawan.
"Paling tidak kalau mereka melihat di sini ada SAR, ada BNPB rasa aman dan nyaman akan muncul karena memang bisa kita lihat kesiapan kita dalam mengatasi hal-hal seperti itu," ujarnya.
Terakhir, berkaitan dengan promosi. Ia menargetkan apabila semua masalah tadi sudah selesai pada akhir 2020, promosi secara besar-besaran harus segera dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Termasuk digelarnya event-event internasional yang menarik para wisatawan agar datang ke Labuan Bajo," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam