jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mau pusing terhadap penolakan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang terbuka.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono mempersilakan masyarakat melakukan uji materi terhadap pergub tersebut. “Kalau masyarakat merasa perlu mengajukan judicial review ya silakan,” kata Ratiyono, Rabu (11/11).
BACA JUGA: Ngomong Terus Pengin Naik Haji, Paginya Ditemukan Tewas di Taksi
Menurut Ratiyono, pergub itu harus dihilangkan jika uji materi memang menghasilkan kesepakatan pencabutan. “Jadi yang gugat masyarakat mengajukan ke MK. Kalau masyarakat merasa dirugikan silakan uji materi,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang terbuka diatur di dalam Pergub Nomor 232 Tahun 2015.
BACA JUGA: Polwan Cantik Siap Diterjunkan Saat Banjir
Penolakan terhadap Pergub Unjuk Rasa di antaranya disampaikan oleh para buruh. Mereka bahkan melakukan aksi demontrasi di depan Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (10/11). (gil/jpnn)
BACA JUGA: Ada Bocah Alami Gizi Buruk, Ahok: Ini Menarik!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Bakal Beri Bantu Bekasi dan Bogor, Ada Apa?
Redaktur : Tim Redaksi