jpnn.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa pemerintah belum menentukan sikap terkait muslim etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok. Menurutnya, pemerintah memilih berhati-hati menyikapi persoalan etnis Uighur.
"Bagi pemerintah, saya kira tidak gegabah untuk mengeluarkan pikiran dan sikap," kata Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).
BACA JUGA: DPR Amerika Bela Uighur, Komunitas Muslim Xinjiang Malah Sewot
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri tengah mencari informasi detail terkait persoalan yang dialami etnis Uighur. Sebab, pemerintah tidak mau termakan informasi sesat soal Uighur.
"Sikap pemerintah tentu perlu mendapatkan informasi yang komplet dan lengkap. Kami tahu penyebaran berita hoaks dan bohong itu luar biasa dahsyatnya," lanjut dia.
BACA JUGA: Pengalaman Indonesia Terapkan Otonomi Bisa Jadi Model untuk Solusi Uighur
Meski demikian, kata Ngabalin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan. Presiden Ketujuh RI iru berupaya agar kemanusiaan berdiri tegak di belahan dunia mana pun.
"Kalau hal urusan begini (kemanusiaan), presiden jelas, punya sikap dan kepentingan terkait dengan yang kemanusiaan. Berkali-kali Ibu Kemenlu Retno Marsudi menyampaikan sikap pemerintah dan presiden terkait masalah kemanusiaan," timpal dia.(mg10/jpnn)
Libur Nataru, Truk Dilarang Melintas :
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan