BELITUNG - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, MPR RI tidak boleh hanya memikirkan kepentingan lembaganya sajaMenurutnya, MPR adalah lembaga negara yang mengawal konstitusi.
Berbicara pada acara diskusi di sela-sela Press Gathering Pimpinan dan Anggota MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR/DPD RI, di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (12/11)
BACA JUGA: Haryono Umar Hobi Bersepeda Siang Hari
Lukman mengatakan, MPR mendapat amanah untuk sosialisasi empat pilar," ungkapnya.Menurut dia, pada pelaksanaan sosialisasi empat pilar, banyak masukan dari elemen masyarakat
BACA JUGA: Diplomasi Lemah, TKI Antri Hukuman Mati
Ini dinilai hal baru, setelah cukup lama bangsa Indonesia tidak lagi membahas empat pilar."Banyak usulan-usulan agar empat pilar ini lebih digalakkan secara masif, intensif, dan terstruktur
BACA JUGA: Beri Papua Segalanya Asal Jangan Merdeka
Pimpinan MPR menyimpulkan, sosialisasi empat pilar tidak cukup hanya dilakukan oleh MPRKarena sejak awal MPR dibentuk bukan sebagai lembaga sosialisasi," katanyaApalagi, lanjut dia, wilayah Indonesia sangat luas, dari Aceh sampai PapuaIndonesia sangat beranekaragam, baik suku, agama, ras, dan antar kelompokPotensi Indonesia yang luar biasa harus terus dipelihara, karena berpotensi terpecah-belah seperti Uni Sovyet"Keutuhan NKRI harus dijaga," ujarnya.
Sayangnya, program sosialisasi 4 pilar bangsa yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Sosialisasi 4 Pilar yang dibentuk MPR kurang diminati unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) baik provinsi ataupun kabupaten/kotaBuktinya, setiap sosialisasi 4 pilar bangsa itu hanya sebagian kecil saja para pimpinan Muspida yang ikut kegiatan"Mayoritas para Muspida hanya mengirim utusan guna ikut seremonial saja," katanya.
Kondisi ini, lanjut Lukman, memang sangat mengkhawatirkanTerlebih lagi Badan Pelaksana Sosialisasi 4 Pilar Bangsa tidak punya wewenang untuk menekan para pimpinan Muspida agar mengikuti secara penuh sosialisasi 4 Pilar Bangsa
Padahal mereka itu kami anggap penting mengikuti sosialisasi secara penuh karena pada dasarnya para pemimpin diamanatkan untuk mengambil berbagai kebijakan yang berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45," ungkap politisi Partai PPP.(boy/fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Separatisme di Daerah Masih Bisa Dicegah
Redaktur : Tim Redaksi