JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, ternyata tak disetujui mayoritas pemilih Partai Demokrat yang notabene partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini terungkap berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia terhadap 1200 responden dari seluruh Indonesia pada 18-20 Juni.
"Sebanyak 77,56 persen pemilih Demokrat menolak kenaikan BBM," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby saat merilis hasil survei LSI di Jakarta, Minggu (23/6).
Tak hanya itu, survei LSI juga menunjukkan para pemilih Partai Golongan Karya banyak yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "80,81 persen pemilih Partai Golkar juga menolak kenaikkan harga BBM," kata Adjie lagi.
Ia menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemilih dan partai politik di parlemen. Sebab, keinginan mayoritas publik ternyata berbeda dengan langkah politik wakil partai di DPR. "Ini ironi kebijakan publik kita," jelas dia. (boy/jpnn)
"Sebanyak 77,56 persen pemilih Demokrat menolak kenaikan BBM," kata peneliti LSI, Adjie Alfaraby saat merilis hasil survei LSI di Jakarta, Minggu (23/6).
Tak hanya itu, survei LSI juga menunjukkan para pemilih Partai Golongan Karya banyak yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "80,81 persen pemilih Partai Golkar juga menolak kenaikkan harga BBM," kata Adjie lagi.
Ia menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemilih dan partai politik di parlemen. Sebab, keinginan mayoritas publik ternyata berbeda dengan langkah politik wakil partai di DPR. "Ini ironi kebijakan publik kita," jelas dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasdem DKI Jakarta Target 20 Kursi
Redaktur : Tim Redaksi