jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya mitigasi buat Indonesia.
Menurut data World Bank, Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 35 negara yang paling rawan bencana. Lebih dari 40 persen penduduk Indonesia terancam risiko tersebut.
BACA JUGA: Digelar di Bali, GPDRR 2022 Untuk Mitigasi Bencana Dunia
"Mitigasi bencana sangat penting untuk keselamatan seluruh warga. Ada bencana yang tak bisa dihindari seperti gempa bumi, tetapi dengan mitigasi bencana yang maksimal, dampaknya bisa ditekan," kata Puan, Sabtu (28/5).
Puan mengatakan secara geografis Indonesia negara kepulauan yang terletak di pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Benua Indo-Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik.
BACA JUGA: BMKG Perkuat Kolaborasi Pentahelix untuk Mitigasi Bencana Alam
Indonesia juga terletak di zona Ring of Fire, terdapat banyak gunung api aktif. Aspek geografis itu menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi dan tsunami.
"Namun, hal ini bisa dimitigasi, misalnya dengan memperbanyak alat deteksi tsunami di wilayah-wilayah rawan. Selain itu, mitigasi dengan memberi sosialisasi kepada warga terkait apa yang harus dilakukan saat gempa bumi juga bisa memberi dampak besar," kata Puan.
BACA JUGA: Mbak Puan Pengin Prestasi Atletik, Renang, dan Senam Lebih Kinclong di Kamboja
Selain bencana geologi, bahaya lain yang mengintai Indonesia adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan.
Bencana hidrometeorologi ini disebabkan oleh dua faktor, yakni alam dan ulah manusia.
"Bencana banjir misalnya, bisa dicegah oleh masyarakat dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Pemerintah juga harus punya andil besar dengan memastikan tak ada bangunan yang berdiri di daerah resapan air," tutur putri Megawati Soekarnoputri ini.
Mbak Puan memastikan DPR di bawah kepemimpinannya terus berupaya membantu pemerintah dalam mitigasi bencana alam.
Perempuan kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini mengatakan parlemen Indonesia memiliki empat peran dalam mendukung pemerintah menangani dampak bencana.
Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat umum, dan industri.
Ketiga, memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana.
"Keempat, memberikan anggaran yang cukup untuk pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat," kata Puan.(*/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan