JAKARTA - Penyelesian konflik kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimediasi Komisi Informasi Pusat (KPK) belum ada titik temu.
Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari di sela-sela mediasi tersebut mengaku bahwa pihaknya hanya ingin Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui bahwa terjadi kebocoran kunci jawaban UN.
"Hasil investigasi kita, 80 persen kunci jawaban yang beredar sebelum UN dengan kunci aslinya. Makanya ingin mencocokkan dengan kunci yang dibuat Kemdikbud/BSNP. Tapi mereka tetap kukuh tidak ada kebocoran kunci sebelum UN," kata Siti Juliantari di gedung KIP, Jakarta, Senin (7/1).
ICW memastikan sumber informasi mereka bisa dipertanggungjawabkan. Namun siapa sumber itu dan dimana terjadi kebocoran, ICW tidak bisa membocorkan karena demi keselamatan para sumber dari intimidasi pihak kementrian dan pihak lainnya.
Ditegaskan Siti, jika konflik ini tidak ada titik temu, maka ICW akan melanjutkan ke sidang Ajudikasi di KIP. "Kalau tidak ada titik temu, kita akan ada sidang ajudikasi di KIP," pungkasnya.
Sementara itu Setiono dari PIH Kemdikbud tetap beralaasan bahwa kunci soal dan jawaban UN bersifat rahasia dan informasi yang dikecualikan. "Jadi kunci jawaban dan soal itu bagian dari yang dikecualikan di Kemdikbud. Kami sudah proses keberatan ICW," katanya.
Selain itu Kemdikbud juga menyayangkan sikap ICW yang tidak mau mengungkap siapa sumber mereka dan dimana terjadinya dugaan kebocoran tersebut. Di sisi lain soal dan kunci jawaban UN merupakan data dari bank soal yang punya standar operasional.
Ditanya soal upaya ICW ke sidang ajudikasi? Setiono tidak mempersoalkannnya. "Itu kan proses hukum yang dilindungi UU KIP, sidang ajudikasi dibenarkan," jawabnya.(fat/jpnn)
Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari di sela-sela mediasi tersebut mengaku bahwa pihaknya hanya ingin Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui bahwa terjadi kebocoran kunci jawaban UN.
"Hasil investigasi kita, 80 persen kunci jawaban yang beredar sebelum UN dengan kunci aslinya. Makanya ingin mencocokkan dengan kunci yang dibuat Kemdikbud/BSNP. Tapi mereka tetap kukuh tidak ada kebocoran kunci sebelum UN," kata Siti Juliantari di gedung KIP, Jakarta, Senin (7/1).
ICW memastikan sumber informasi mereka bisa dipertanggungjawabkan. Namun siapa sumber itu dan dimana terjadi kebocoran, ICW tidak bisa membocorkan karena demi keselamatan para sumber dari intimidasi pihak kementrian dan pihak lainnya.
Ditegaskan Siti, jika konflik ini tidak ada titik temu, maka ICW akan melanjutkan ke sidang Ajudikasi di KIP. "Kalau tidak ada titik temu, kita akan ada sidang ajudikasi di KIP," pungkasnya.
Sementara itu Setiono dari PIH Kemdikbud tetap beralaasan bahwa kunci soal dan jawaban UN bersifat rahasia dan informasi yang dikecualikan. "Jadi kunci jawaban dan soal itu bagian dari yang dikecualikan di Kemdikbud. Kami sudah proses keberatan ICW," katanya.
Selain itu Kemdikbud juga menyayangkan sikap ICW yang tidak mau mengungkap siapa sumber mereka dan dimana terjadinya dugaan kebocoran tersebut. Di sisi lain soal dan kunci jawaban UN merupakan data dari bank soal yang punya standar operasional.
Ditanya soal upaya ICW ke sidang ajudikasi? Setiono tidak mempersoalkannnya. "Itu kan proses hukum yang dilindungi UU KIP, sidang ajudikasi dibenarkan," jawabnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berharap MK Bubarkan RSBI
Redaktur : Tim Redaksi