jpnn.com - MANADO - Tahapan kampanye Pilbup Sangihe dan Bolmong akan dimulai akhir Oktober mendatang. Namun euforia mengawal kemenangan pasangan calon mulai terasa. Masing-masing calon sangat yakin bisa lolos tahapan verifikasi KPU, dan mulai menatap masa kampanye.
Di mana sesuai jadwal, akan dimulai 28 Oktober, dibuka dengan kampanye damai. Masing-masing partai politik pendukung pun tak ragu meminta pimpinan DPP untuk turun ke masyarakat, ikut kampanye. Seperti kubu PDI Perjuangan.
BACA JUGA: Tiba-tiba..Agus Harimurti Lompat dari Atas Panggung
Sekretaris PDI-P Sulut Franky Wongkar saat diwawancarai beberapa waktu lalu terkait peluang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berkampanye di Sulut mengaku, terbuka.
“Bisa saja Ibu Mega bersama kami mengkampanyekan calon yang diusung. Kita sedang susun. Karena target kita, baik Bolmong maupun Sangihe harus menang. Tentu harus memperkuat sosialisasi, di antaranya kampanye tatap muka,” sebut Wakil Bupati Minsel ini seperti dilansir Manado Post (Jawa Pos Group).
BACA JUGA: PKB Siap Koalisi Asal PDIP Rela Jadi Nomor Dua
Senada disampaikan Sekretaris Partai Golkar Sulut Edison Masengi. Menurutnya, sejak awal partai berlambang Beringin itu sudah menjanjikan akan menyuguhkan kejutan di Pilbup Bolmong dan Sangihe.
“Bersama dengan parpol lain, kami mengusung calon. Bahkan incumbent. Kami yakin akan menang,” kata Masengi. Masa kampanye, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar Deprov Sulut ini, akan dimanfaatkan dengan baik.
BACA JUGA: Agus Harimurti Kantongi Dukungan dari Jakarta Utara
“Kedatangan Pak Ketua Umum Setya Novanto di Sulut beberapa waktu lalu bisa jadi angin segar bagi Golkar. Artinya, beliau memberi perhatian khusus pada Sulut, terutama Pilbup Bolmong dan Sangihe. Kesempatan itu, Pak Setnov bersedia kembali, ikut kampanye, jika diundang,” tukasnya.
Selain dua tokoh sentral PDI-P dan Partai Golkar, para tokoh politik dari pusat pun bukan tidak mungkin akan diturunkan di Sulut untuk berkampanye. Pengamat politik Dr Goinpeace Tumbel mengatakan, baik Mega maupun Setnov, bukan tidak mungkin akan turun ke Sulut.
“Keduanya pernah datang. Jadi sangat mungkin ketika masa kampanye, mereka bakal hadir. Hanya saja, apakah mereka masuk dalam daftar tim kampanye. Sebab kalau tidak masuk, maka tidak bisa melaksanakan kampanye dengan calon menurut aturan,” katanya.
Ketua umum, lanjutnya, mempunyai pengaruh. Karena figur ini dalam kampanye sangat berpengaruh. “Mereka bakal mempengaruhi massa secara psikologi politik, serta memiliki magnet tersendiri,” Jelas Tumbel.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unima ini menambahkan, terlebih dari partai besar atau partai penguasa seperti PDI-P dan Golkar.
“Pengaruhnya sangat signifikan. Berimplikasi dari psikologi pemilih. Bukan hanya kehadiran pribadi secara individual, tapi ini akan mempengaruhi mobilitas masing-masing partai secara internal. Itu pasti,” katanya, sembari menambahkan friksi yang terjadi di internal partai, dengan kehadiran ketua umum akan memunculkan kembalinya jiwa korsa partai masing-masing.
Untuk tahapan kampanye, Tumbel mengatakan tergantung metode kampanye yang diterapkan. “Perlu dipikirkan oleh tim kampanye calon maupun partai, ada perubahan animo masyarakat terhadap cara kampanye,” jelasnya.
Dia menjelaskan pada awal reformasi, kampanye dengan rapat terbuka sangat digandrungi. Namun dalam beberapa pilkada terakhir ini, ada pergeseran.
“Masyarakat cenderung tidak tereuforia dengan kampanye rapat terbuka di lapangan. Masyarakat justru saat ini menyukai kampanye dengan metode kampanye rapat terbatas,” terangnya. Karena disitulah kualitas materi kampanye lebih efektif dilaksanakan.
“Sebab masyarakat lebih suka mendengar program dalam bentuk dialog. Sosialisasi langsung dengan masyarakat, lebih memiliki magnet,” tutupnya. Sebab masyarakat saat ini semakin cerdas terhadap kajian kampanye, melihat figur dan program yang ditawarkan.
Agak berbeda dikatakan Dr Michael Mamentu. Dosen Fispol Unsrat ini berpendapat kedatangan ketua umum pada masa kampanye tidak terlalu berpengaruh.
“Karena paling penting adalah calon yang harus dekat dengan konstituen,” katanya.
Untuk kedatangan ketua partai dia mengatakan itu hanya sebagai pengakuan atau legalitas dari partai pengusung. “Semua kembali kepada pilihan dari masyarakat. Semua tergantung seberapa dekat masyarakat dengan calon serta sebaliknya,” terangnya.
Mamentu mengatakan untuk pengaruhnya mungkin hanya sekira 20 persen. “Terkecuali ketua DPP-nya diterima juga di kalangan masyarakat lokal,” katanya.
Untuk metode kampanye Mamentu menegaskan, sebaiknya dilakukan dengan kegiatan kemasyarakatan. “Kalau kampanye di lapangan agak kurang meyakinkan. Namun yang paling penting, membuat program kegiatan untuk masyarakat,” jelasnya.(JPG/ctr-45/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relawan Meiliana Mulai Menjamur
Redaktur : Tim Redaksi