JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik rencana pemerintah untuk melakukan konversi BBM subsidi (premium) ke gas dan Pertamax. Presiden RI kelima itu sampai mengaku pusing gara-gara rencana pemerintah yang akan dterapkan mulai 1 April mendatang di wilayah Jabodetabek.
Meski subsidi BBM akan terus membengkak lantaran tingkat konsumsinya semakin melonjak, namun Megawati tak sependapat jika harus dilakukan konversi. Bahkan ia wanti-wanti agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
"Soal konversi BBM dengan gas, saya sendiri pusing mengikuti isu ini. Dari pengalaman sebagai presiden, tak ada jalan lain selain menaikkan (harga) BBM. Tapi kita tolak dengan asumsi," kata Megawati dalam jumpa pers usai peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke 39 di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).
Ditambahkannya, pemerintah juga mesti melihat terus situasi internasional, termasuk penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah menyusul memanasnya hubungan Iran dengan Amerika Serikat. "Kalau memanas dan ada tindakan di sana, harga minyak pasti naik. Saya tak tahu nantinya berapa kenaikannya. Jadi kita lihat saja bagaimana realita nantinya," ulasnya.
Ditegaskannya, persoalan energi terutama BBM itu bukan sekedar melakukan konversi agar subsidi bisa ditekan. "Masalah energi ini juga menyentuh masyarakat banyak," tegasnya.
Politisi PDIP yang duduk di DPR, Aria Bima, menuding konversi BBM ke gas merupakan kebijakan tambal sulam dan tanpa persiapan yang memadai. Menurutnya, kebijakan itu terkesan tergesa-gesa dan tanpa persiapan matang. "Ini hanya akan menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menambahkan, ada beberapa alasan sehingga rencana pemerintah itu harus ditolak. Di antaranya, karena masyarakat harus membeli alat konversi BBM ke gas (converter kit) yang mahal dan masih harus diimpor. Diperkirakan, harga converter kit ini nyaris Rp 15 juta per buah.
Selain itu, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) masih sangat jarang. "Dari seluruh Indonesia baru ada 16 SPBG. Itu pun semua ada di Jakarta dan hanya delapan yang masih bisa beroperasi," sebutnya.
Politisi PDIP yang dikenal kritis itu pun menyarankan pemerintah kembali ke konstitusi. “Sebagai salah satu negara penghasil minyak, pemerintah Indonesia seharusnya menjamin tersedianya BBM murah bagi rakyat. Tidak semua yang bermobil itu orang kaya. Banyak pedagang kecil, petani, yang memakai mobil sebagai alat produksi, untuk angkutan sehari-hari,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan: Kader Masih Dukung Mega jadi Capres
Redaktur : Tim Redaksi