JAKARTA - Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik koalisi pendukung pemerintah masih aman. Rapat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan DPP PD, Minggu (1/4), di Jakarta tak membahas soal PKS secara spesifik.
Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mengakui, ada kader mengadukan masalah PKS yang tak sejalan dengan Setgab Koalisi terkait sikap dalam rapat paripurna DPR pengambilan keputusan soal RUU APBN Perubahan 2012.
"Meskipun ada aspirasi yang kuat di kalangan kader agar yang tidak konsisten dengan kontrak itu, intinya kontrak koalisi bisa ditegakan dengan baik," kata Anas, di Kantor DPP PD di Jakarta, Minggu (1/4).
Ia mengatakan, dalam Setgab sudah ada kontrak yang disepakati. Menurutnya, butiran-butiran kontrak koalisi itu bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden saja yang menandatangani, tapi dipahami bersama-sama oleh semua fraksi.
Ia menyampaikan bahwa bila ada pelanggaran kontrak koalisi parpol, itu adalah sebuah dinamika politik dan semua kembali kepada sistem. Dia menyerahkan soal pengambilan keputusan kepada SBY selaku Ketua Koalisi Setgab. "Politik boleh panas, tapi kepala tidak boleh meledak," ungkapnya.
Seperti diketahui PKS menolak kenaikan BBM pada rapat paripurna DPR yang berakhir Sabtu (31/3) dinihari. PKS bersama Gerindra tak setuju dengan tambahan ayat 6a pada pasal 7 RUU APBNP 2012 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan syarat tertentu.
Sikap ini berbeda dengan Anggota Setgab lainnya, Demokrat, PAN, PPP, Golkar dan PKB tanpa Effendi Choirie dan Lily Wahid yang menyetujui tambahan ayat 6a pada pasal 7.
Terpisah, Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan partainya tidak bisa mengeluarkan PKS sebagai peserta koalisi. Alasannya, antara Demokrat dan PKS dalam Setgab sama-sama sebagai anggota yang memiliki kedudukan yang sama tinggi pula. "Jadi tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Semuanya sama. Tidak ada yang bisa mengeluarkan PKS," katanya.
Ramadhan mengatakan sikap yang ditunjukkan PKS memang sudah bisa dikategorikan pembangkangan terhadap keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, rencana kenaikan BBM merupakan kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sudah diputuskan di Setgab tapi itu ditolak oleh PKS. (boy/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alex Janjikan Pendidikan dan Kesehatan Gratis
Redaktur : Tim Redaksi